Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Kompas.com - 03/12/2022, 08:00 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I telah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan diberikan setelah Yudo menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Jumat (2/12/2022). Hasil fit and proper test ini akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk dibacakan.

Dengan persetujuan ini, Laksamana segera menjabat sebagai orang nomor satu di TNI ketiga dari Angkatan Laut (AL).

Pesan soliditas TNI/Polri sejak awal telah ditunjukkan sebelum Yudo menjalani fit and proper test Jumat siang. Hal itu setidaknya ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut mendampingi calon panglima tersebut tiba di Gedung DPR.

Baca juga: Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Bahkan, keduanya terlihat tiba bersama dalam satu mobil dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Pemandangan ini baru pertama kali terlihat di era Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya.

Diketahui, selama masa kepemimpinannya, Jokowi sudah tiga kali melantik panglima TNI, yaitu Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, dan Jenderal Andika Perkasa. Namun ketika ketiganya mengikuti fit and proper test, tak terlihat kapolri yang mendampingi mereka.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa TNI-Polri harus solid, harus selalu sinergi, dan tentunya amanah. Dan pesan dari Bapak Presiden tersebut selalu kita jaga," kata Sigit saat ditanya alasannya mendampingi Yudo. 

Saat memaparkan visi misinya sebagai calon panglima, Yudo turut menekankan pentingnya kerja sama dengan semua pihak, termasuk dalam hal ini Polri, untuk menanggulangi ancaman dan menjaga keamanan masyarakat.

Baca juga: Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan hal yang mutlak dilakukan. Bahkan, ia sempat berseloroh bahwa soliditas TNI-Polri sebenarnya sudah ia bangun sejak tahun 1991.

"Sinergi TNI-Polri sudah tidak diragukan lagi karena istri saya seorang anggota Polri. Kami sudah sinergi sejak tahun 1991," ucap Yudo sembari menunjukkan foto dirinya bersama istrinya pada layar presentasi.

Rapat yang semula sempat berjalan tegang mendadak berubah cair. Seluruh anggota Komisi I dan perwira tinggi TNI yang mendampingi Yudo tertawa sembari bertepuk tangan.

KSAL Laksamana Yudo Margono berdendang bersama istri AKBP Veronica Yulis Prihayati.(Dispenal) KSAL Laksamana Yudo Margono berdendang bersama istri AKBP Veronica Yulis Prihayati.

"Dulu jargon sinergi TNI-Polri mulai ramai tahun 2015, saya sudah sejak dulu, lah ini istri saya anggota Polri,” imbuhnya.

Modal hadapi tahun politik

Sigit mengatakan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri sangat penting dilakukan untuk menghadapi tahun politik.

Diketahui, saat ini tahapan Pemilu 2024 telah dimulai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu mendatang akan dilaksanakan secara serentak, antara pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan pemilihan anggota legislatif, pada Februari 2024. 

Baca juga: Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan negara, dan kedaulatan pemerintah menjadi hal yang sangat penting, karena akan berdampak pada stabilitas politik yang terkendali.

"Dan ini modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang saat ini tentunya penuh dengan ketidakpastian. Tapi dengan semangat soliditas, sinergitas yang ada, kita harapkan bahwa Indonesia akan terus menjadi lebih baik," imbuh Sigit.

 

Kapolri pun berpandangan bahwa Yudo merupakan sosok yang berkompeten untuk memimpin TNI. 

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono melakukan salam komando bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pimpinan Komisi I DPR lainnya, sebelum menjalani fit and proper test calon Panglima TNI, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/12/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono melakukan salam komando bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pimpinan Komisi I DPR lainnya, sebelum menjalani fit and proper test calon Panglima TNI, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baik TNI maupun Polri memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, TNI-Polri kerap bersinergi dalam berbagai kesempatan kegiatan.

"Dan ini menjadi komitmen kita untuk terus kita perbaiki di dalam setiap event-event, di mana TNI-Polri dibutuhkan bersama," tuturnya.

"Tentunya dengan kegiatan bersama, dengan sinergitas TNI-Polri, saya kira ini juga yang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Dan kita akan tunjukkan bahwa kita TNI-Polri selalu siap menjaga, mengawal masyarakat," imbuh Sigit.

Baca juga: Istri Yudo Margono: Alhamdulillah, Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Setelah mendengarkan paparan Yudo, Komisi I menyetujui pencalonan Kepala Staf Angkatan Laut (KSA) itu sebagai panglima TNI.

Pada saat yang sama, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Andika sebagai Panglima TNI secara hormat.

Kemudian 11 anggota Komisi I DPR langsung melakukan verifikasi faktual ke rumah dinas Yudo di kawasan Menteng, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com