Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I telah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan diberikan setelah Yudo menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Jumat (2/12/2022). Hasil fit and proper test ini akan dibawa ke rapat paripurna mendatang untuk dibacakan.

Dengan persetujuan ini, Laksamana segera menjabat sebagai orang nomor satu di TNI ketiga dari Angkatan Laut (AL).

Pesan soliditas TNI/Polri sejak awal telah ditunjukkan sebelum Yudo menjalani fit and proper test Jumat siang. Hal itu setidaknya ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut mendampingi calon panglima tersebut tiba di Gedung DPR.

Bahkan, keduanya terlihat tiba bersama dalam satu mobil dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Pemandangan ini baru pertama kali terlihat di era Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya.

Diketahui, selama masa kepemimpinannya, Jokowi sudah tiga kali melantik panglima TNI, yaitu Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, dan Jenderal Andika Perkasa. Namun ketika ketiganya mengikuti fit and proper test, tak terlihat kapolri yang mendampingi mereka.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa TNI-Polri harus solid, harus selalu sinergi, dan tentunya amanah. Dan pesan dari Bapak Presiden tersebut selalu kita jaga," kata Sigit saat ditanya alasannya mendampingi Yudo. 

Saat memaparkan visi misinya sebagai calon panglima, Yudo turut menekankan pentingnya kerja sama dengan semua pihak, termasuk dalam hal ini Polri, untuk menanggulangi ancaman dan menjaga keamanan masyarakat.

Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan hal yang mutlak dilakukan. Bahkan, ia sempat berseloroh bahwa soliditas TNI-Polri sebenarnya sudah ia bangun sejak tahun 1991.

"Sinergi TNI-Polri sudah tidak diragukan lagi karena istri saya seorang anggota Polri. Kami sudah sinergi sejak tahun 1991," ucap Yudo sembari menunjukkan foto dirinya bersama istrinya pada layar presentasi.

Rapat yang semula sempat berjalan tegang mendadak berubah cair. Seluruh anggota Komisi I dan perwira tinggi TNI yang mendampingi Yudo tertawa sembari bertepuk tangan.

"Dulu jargon sinergi TNI-Polri mulai ramai tahun 2015, saya sudah sejak dulu, lah ini istri saya anggota Polri,” imbuhnya.

Modal hadapi tahun politik

Sigit mengatakan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri sangat penting dilakukan untuk menghadapi tahun politik.

Diketahui, saat ini tahapan Pemilu 2024 telah dimulai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu mendatang akan dilaksanakan secara serentak, antara pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan pemilihan anggota legislatif, pada Februari 2024. 

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan negara, dan kedaulatan pemerintah menjadi hal yang sangat penting, karena akan berdampak pada stabilitas politik yang terkendali.

"Dan ini modal bagi Indonesia untuk menghadapi situasi global yang saat ini tentunya penuh dengan ketidakpastian. Tapi dengan semangat soliditas, sinergitas yang ada, kita harapkan bahwa Indonesia akan terus menjadi lebih baik," imbuh Sigit.

Kapolri pun berpandangan bahwa Yudo merupakan sosok yang berkompeten untuk memimpin TNI. 

Baik TNI maupun Polri memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, TNI-Polri kerap bersinergi dalam berbagai kesempatan kegiatan.

"Dan ini menjadi komitmen kita untuk terus kita perbaiki di dalam setiap event-event, di mana TNI-Polri dibutuhkan bersama," tuturnya.

"Tentunya dengan kegiatan bersama, dengan sinergitas TNI-Polri, saya kira ini juga yang ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Dan kita akan tunjukkan bahwa kita TNI-Polri selalu siap menjaga, mengawal masyarakat," imbuh Sigit.

Setelah mendengarkan paparan Yudo, Komisi I menyetujui pencalonan Kepala Staf Angkatan Laut (KSA) itu sebagai panglima TNI.

Pada saat yang sama, Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Andika sebagai Panglima TNI secara hormat.

Kemudian 11 anggota Komisi I DPR langsung melakukan verifikasi faktual ke rumah dinas Yudo di kawasan Menteng, Jakarta.