Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Kompas.com - 02/12/2022, 23:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI meski jabatan itu akan diembannya selama kurang dari setahun.

"Iya, harus dilaksanakan dong. Kan tadi sudah saya sampaikan visi-misinya," kata Yudo usai menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Jumat (2/12/2022).

Yudo akan menjabat sebagai Panglima TNI kurang lebih sekitar 11 bulan.

Hal ini merujuk pada usia Yudo yang akan memasuki 58 tahun pada 26 November 2023.

Adapun usia pensiun perwira tinggi TNI yakni 58 tahun.

Yudo menuturkan, komitmen tersebut juga merupakan tanggung jawabnya.

Baca juga: Istri Yudo Margono: Alhamdulillah, Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Ia juga berjanji akan menerima masukan dari Komisi I DPR dalam 100 hari pertamanya.

"Dalam 100 hari pertama, Komisi I akan mengecek apa yang sudah dilaksanakan dari visi misi," kata dia.

Adapun Komisi I DPR menyetujui Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI.

Baca juga: Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Persetujuan itu diputuskan setelah Komisi I DPR menggelar fit and proper test Yudo sebagai calon Panglima TNI, Jumat sore.

"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi Komisi I, maka Komisi I DPR putuskan setujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," ujar," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan.

"Poin kedua memberikan persetujuan calon Panglima TNI Laksamana Yudo  sebagai Panglima TNI," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Nasional
Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Nasional
Menko PMK: Tugas Satgas Judi 'Online' Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Menko PMK: Tugas Satgas Judi "Online" Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Nasional
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Nasional
Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

PDI-P Ungkap Peluang Usung Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com