Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 07:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memeriksa terlebih dahulu laporan dari kelompok mahasiswa mengenai dugaan korupsi sektor tambang ilegal yang menyeret pejabat Mabes Polri.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa (KSPM) melaporkan Kepala badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Agus Andrianto ke KPK atas dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami masih cek apakah benar ada laporan dimaksud,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Ali mengatakan, KPK akan menindaklanjuti semua laporan terkait dugaan korupsi yang diajukan masyarakat.

Laporan akan diproses sesuai prosedur dan kewenangan lembaga antirasuah.

Baca juga: Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Diketahui, puluhan mahasiswa sebelumnya mendatangi gedung Merah Putih KPK. Mereka menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak KPk agar mengusut dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Kasus tersebut diketahui mencuat setelah video yang merekam pengakuan seorang mantan polisi bernama Ismail Bolong.

Dalam rekaman video itu, Ismail mengaku menyetorkan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Agus Andrianto dalam tiga kali pembayaran, yakni September, Oktober, dan November 2021.

Namun, tidak berselang lama setelah video itu menyebar luas, Ismail Bolong mengklarifikasi pernyataannya.

“Baru-baru ini sempat viral melibatkan beberapa oknum pejabat salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri,” kata Koordinator KSPM Giefrans Mahendra saat menemui awak media di gedung Merah Putih, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Ditantang Buka BAP oleh Kabareskrim, Sambo: Mereka Lah yang Buka Kan Sudah Ada

Giefrnas dan rekan-rekannya mendesak agar KPK mengusut dugaan setoran tambang ilegal tersebut. Menurutnya, KPK merupakan lembaga ad hoc yang menangani korupsi.

Semua pejabat, katanya, termasuk pejabat Polri yang terlibat dugaan korupsi itu mesti ditangkap dan diadili.

Dalam laporannya ke KPK, Giefrans dan rekannya melampirkan dua dokumen. Salah satunya merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan Divisi Propam Polri beberapa bulan lalu.

Laporan itu berisi penyelidikan terkait dugaan setoran uang tambang ilegal itu kepada Agus.

“Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri pada waktu itu adalah Sambo yang hari ini terlibat kasus,” ujar Giefrans.

Baca juga: Ferdy Sambo Mengaku Pernah Periksa Kabareskrim Terkait Kasus Tambang Ilegal

Dalam kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kasus tersebut harus diusut. Tetapi, keberadaan Ismail Bolong saat ini tidak diketahui.

Menurut Listyo Sigit, Mabes Polri sedang melakukan pencarian. Selain itu, tim dari Polda Kalimantan Timur juga terjun memburu Ismail.

“Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari (Polda) Kaltim ataupun dari Mabes ditunggu saja,” kata Sigit di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Menanggapi isu tersebut, Agus Andrianto angkat bicara.

Ia membantah terlibat dalam skandal tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus juga mempertanyakan kenapa penyelidikan tersebut saat itu tidak diteruskan.

"Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar," ujar Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.