Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2022, 10:39 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri menyatakan sedang memburu mantan anggotanya sendiri, Ismail Bolong yang beberapa waktu lalu mengaku menyetorkan uang miliaran rupiah kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pencarian tidak hanya dilakukan oleh tim dari Mabes Polri. Menurut dia, tim dari Polda Kalimantan Timur juga bergerak.

“Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari (Polda) Kaltim ataupun dari Mabes ditunggu saja,” kata Sigit di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Sigit mengatakan, sebelumnya Polri telah memanggil Ismail Bolong. Ia disebut menjadi kunci untuk mengungkap dugaan tambang ilegal dan setoran uang ‘beking’ ke pejabat tinggi Polri.

Baca juga: Ribut-ribut Setoran Tambang Ilegal ke Jenderal Polri, dari Nyanyian Sambo dan Hendra Kurniawan, hingga Bantahan Kabareskrim

Menurut dia, keterangan Ismail Bolong diperlukan. Sebab, penyelidikan harus dilengkapi dengan alat bukti.

“Tentunya kita kan mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti yang cukup,” ujar Sigit.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, Polri akan mengirimkan panggilan kedua untuk Ismail Bolong.

Ia akan dicecar terkait dugaan tambang ilegal yang disebut beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Baca juga: Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

“Kalau rumahnya kan jelas semua, hanya keberadaan yang bersangkutan ya (masih dicari). Tapi nanti kita kabarin ya,” tutur Pipit.

Sementara itu, Polda Kalimantan Timur juga bergerak mencari keberadaan dan menangkap Ismail Bolong.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, keberadaan Ismail Bolong hingga saat ini belum diketahui setelah ia berhenti dari kepolisian pada Juli 2022 lalu.

"Iya, kami sedang melakukan penyelidikan keberadaannya (Ismail Bolong)," kata Yusuf pada Jumat (25/11/2022).

Menurut Yusuf, Tim Polda Kalimantan Timur memeriksa sejumlah tempat yang biasa didatangi Ismail Bolong. Pihaknya juga telah melakukan pemetaan untuk mencari Ismail Bolong.

"Keberadaannya kan belum tentu di Kaltim tapi kami sudah mapping, hasilnya belum dapat di-publish," kata Yusuf.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial Ismail mengaku menjadi pengepul batubara ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Saat itu, ia menjadi anggota Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Samarinda.

Baca juga: Komisi III DPR Bakal Tanya Kapolri soal Setoran Tambang Ilegal Ismail Bolong ke Kabareskrim

Ismail mengaku menyetor uang Rp 6 miliar dalam tiga tahap, yakni September, Oktober, dan November 2021. Uang itu bersumber dari penjualan batubara yang dikumpulkan sekitar Rp 5-10 miliar per bulan.

Namun, selang beberapa waktu setelah pernyataan itu beredar luas di media sosial, Ismail mengklarifikasi pernyataannya.

Pernyataan tersebut menarik perhatian publik. Sebagian kelompok masyarakat mendesak Komjen Agus Andrianto dinonaktifkan. Selain itu, DPR mendorong Polri menyelesaikan kasus tersebut.

Menindaklanjuti persoalan ini, Bareskrim Polri kemudian memanggil Ismail Bolong untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia tidak berada di kediamannya. 

Modus Lama, Mesti Diusut Tuntas

Isu setoran uang tambang ilegal itu disebut-sebut sebagai ‘perang bintang’ di dalam tubuh korps Bhayangkara pasca kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat mencuat ke publik.

Kasus itu menyeret sejumlah jenderal polisi ke penjara. Dua di antaranya adalah mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal Hendra Kurniawan.

Meski demikian, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto ragu kasus Ismail Bolong merupakan bentuk balas dendam kubu Sambo.

Menurut Bambang, kasus setoran tambang ilegal itu telah diusut Sambo pada April lalu, atau beberapa bulan sebelum Brigadir Yosua tewas.

Baca juga: Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

"Kalau kemudian Kabareskrim merasa diserang ini menjadi aneh karena pemeriksaan itu ditandatangani Ferdy Sambo tanggal 7 April," kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (26/11/2022).

Bambang tidak melihat adanya tendensi balas dendam maupun keinginan geng Sambo untuk menjatuhkan Kabareskrim.

Namun, di sisi lain Bambang juga menemukan keganjilan berikutnya. Menurutnya, jika memang Kabareskrim dan sejumlah petinggi Polri lainnya diduga terlibat setoran tambang ilegal itu, kasus ini seharusnya dituntaskan.

Baca juga: Jatam: Pertambangan Ilegal dengan Setor Uang ke Polisi adalah Modus Lama dan Lintas Generasi

Sejumlah orang yang diduga menerima setoran uang itu diproses secara di Propam Polri dengan hukuman minimal sanksi etik.

Lebih lanjut, Bambang mendesak kasus Ismail Bolong ini dituntaskan. Polri semestinya menghukum pejabat tingginya jika terbukti terlibat alih-alih ditutupi.

"Yang lebih penting daripada itu semua adalah substansi dari kasus ini, bahwa di internal kepolisian itu ada problem yang harus diselesaikan," tutur Bambang.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut setoran uang ke polisi dari tambang ilegal merupakan modus lama.

Baca juga: Jatam: Kekerasan Kerap Terjadi di Wilayah Pertambangan

Termasuk dalam hal ini adalah dugaan operasi tambang ilegal di mana Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menerima setoran hingga miliaran rupiah.

"Saya kira pertambangan ilegal dengan setoran ke polisi adalah modus lama, bisa jadi pelakunya sudah lintas generasi," kata Kepala Divisi Hukum JATAM Nasional Muhammad Jamil melalui pesan singkat, Jumat (25/11/2022).

Jamil mengatakan, penegakan hukum terhadap operasi tambang ilegal berada di kepolisian. Namun, yang sering terjadi adalah uang dari tambang itu mengalir ke kantong pribadi sejumlah aparat kepolisian.

"Nah, pola untuk membungkam atau membuat polisi tidak melaksanakan kewajibannya adalah dengan membungkamnya dengan godaan setoran tunai," ujar Jamil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Turunkan 5.000 Massa, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Turunkan 5.000 Massa, Partai Buruh Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Apa?

Nasional
Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Indonesia Ekspor Ikan Segar tetapi Impor Tepung Ikan, Jokowi: Lucu Sudah...

Nasional
Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Soal Rencana Surya Paloh Kunjungi Megawati, Politisi PDI-P: Harus Diatur Waktunya, Ibu Ketum Sangat Disiplin

Nasional
Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Dikritik, KPU Anggap Keterwakilan Perempuan 23 Persen di Timsel Provinsi Sudah Cukup

Nasional
Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Bertemu Jokowi, Dewan Pers Laporkan Ada 690 Aduan Soal Pemberitaan

Nasional
Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Jokowi Minta Dukungan Konkret Soal Hilirisasi, Sebut Bikin Smelter Sulit Cari Dana

Nasional
Jaksa Singgung Irfan Widyanto Raih Adhi Makayasa tapi Tak Bisa Bedakan Kewenangan hingga Rusak Citra Polri

Jaksa Singgung Irfan Widyanto Raih Adhi Makayasa tapi Tak Bisa Bedakan Kewenangan hingga Rusak Citra Polri

Nasional
Momen Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Pujian di HUT Gerindra

Momen Jokowi dan Prabowo Saling Berbalas Pujian di HUT Gerindra

Nasional
Ketua Komisi II Sebut Wacana Hapus Jabatan Gubernur hingga Penundaan Ganggu Konsentrasi Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Sebut Wacana Hapus Jabatan Gubernur hingga Penundaan Ganggu Konsentrasi Tahapan Pemilu

Nasional
Jaksa: Pleidoi Hendra Kurniawan Hanya Berkisah Perjalanan Kariernya, Tak Terkait Dakwaan

Jaksa: Pleidoi Hendra Kurniawan Hanya Berkisah Perjalanan Kariernya, Tak Terkait Dakwaan

Nasional
Ironi Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Disebut Jaksa Mencoreng Citra Polri

Ironi Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa yang Disebut Jaksa Mencoreng Citra Polri

Nasional
Gempa Bumi di Turkiye, Kemenlu: Sejauh Ini 3 WNI Luka-luka, Tak Ada Korban Meninggal Dunia

Gempa Bumi di Turkiye, Kemenlu: Sejauh Ini 3 WNI Luka-luka, Tak Ada Korban Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.