Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polio Ditetapkan Jadi KLB, Vaksinasi Massal Bakal Dilakukan di Aceh pada 28 November

Kompas.com - 20/11/2022, 09:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu kasus polio yang ditemukan di Kabupaten Pidie, Aceh membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.

Walau hanya ditemukan satu kasus, namun Kemenkes memandang penetapan status KLB Polio ini diperlukan. Sebab, sejak tahun 2014, Indonesia mendapatkan sertifikat eradikasi polio (Indonesia bebas Polio).

"Karena Indonesia sudah nyatakan eradikasi tapi ternyata ada (muncul) virus polio liar apalagi virus (polio) tipe 2 yang dianggap sudah enggak ada lagi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

Untuk kasus polio di Aceh ini, Maxi menjelaskan seorang anak berusia 7 tahun yang menjadi korbannya.

Baca juga: Kronologi Penemuan Kasus Polio di Aceh hingga Jadi KLB

Rupanya, anak penderita polio itu belum menerima vaksinasi apapun sehingga Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tidak terpenuhi.

Terjadi penurunan vaksinasi buntut pandemi Covid-19

Maxi menyebutkan, terjadi penurunan tingkat imunisasi dasar lengkap sejak dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei cepat yang dilakukan Kemenkes kepada 30 rumah tangga, sebanyak 30 anak dari 25 rumah tangga tidak mendapat vaksinasi IPV (inactive polio vaccine) untuk polio.

Cakupan imunisasi OPV (oral polio vaccine) pun masih rendah.

"Memang ini masa pandemi untuk luar Jawa cakupannya tidak mencapai target Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dua tahun ini IDL dan imunisasi tambahan itu banyak tidak capai target," ucap Maxi.

Baca juga: Kemenkes Sebut Penularan Polio karena Kebersihan Lingkungan yang Buruk

Maxi menuturkan, terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2020, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 80,2 persen.

Maxi tidak memungkiri, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi yang kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.

"Sebelum pandemi lumayan ya, OPV 1 sampai (vaksin) OPV 4 ada 86,8 persen, sekali pun ada yang di bawah 50 persen di Kalimantan Sumatera, Aceh sejak tahun 2020 sudah rendah, Papua paling banyak, dan Kalimantan," tuturnya.

Sementara itu, vaksinasi IPV di tahun 2020 sebesar 37,7 persen, kemudian naik tipis di tahun 2021 hingga 66,2 persen. Di tahun-tahun ini pula, banyak daerah dengan cakupan vaksinasi kurang dari 50 persen.

Baca juga: Kemenkes Akan Lakukan Vaksinasi Polio Massal di Aceh Mulai 28 November

"IPV itu rendah sejak 2020 cuma 37,7 persen, hampir semua Sumatera dan Kalimantan termasuk Jawa, Sulawesi itu merah semua cakupannya di bawah 50 persen," ungkap Maxi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com