Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

21 Hakim Terjerat Korupsi, Ketua MA Sebut Masih Banyak Hakim yang Bagus

Kompas.com - 18/11/2022, 14:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin menilai sekitar 21 hakim yang terjerat kasus korupsi hanya sedikit jika dibanding jumlah keseluruhan hakim di Indonesia, yakni 8.000 orang.

Untuk diketahui, 21 hakim tersebut menjadi tersangka korupsi dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2010-2022.

“Saya, mengenai hakim-hakim yang 21 itu ya, kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, banyak sekali hakim kita. Jadi, kalau dilihat itu cuma sedikit,” kata Syarifuddin dalam talk show Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2022).

Meski demikian, Syarifuddin mengaku tidak menginginkan ada hakim yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Baca juga: Cerita Ketua MA Langsung Telepon Sudrajad Dimyati Usai Ditetapkan sebagai Tersangka KPK

Ia menekankan, di Indonesia masih terdapat banyak hakim yang bagus. Mereka ada di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga Mahkamah Agung.

“Itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar,” ujarnya.

Syarifuddin lantas mengaku bahwa ia mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK.

Ia mengamini bahwa hakim yang melakukan tindak korupsi seperti penyakit di dalam tubuh lembaga peradilan di Indonesia.

Baca juga: 2 Hakim Agung Tersangka Korupsi, YLBHI Sebut Harus Ada Evaluasi untuk MA

Menurutnya, jika penyakit tersebut tidak ditangani maka akan menyebar ke berbagai tempat.

“Apabila tidak diamputasi dia akan merembet ke mana-mana,” ujarnya.

Terkait banyaknya kritik masyarakat kepada lembaga peradilan karena vonis hakim yang dinilai kerap tidak masuk akal, Syarifuddin mengingatkan bawahannya agar memerhatikan rasa keadilan di masyarakat.

Ia meminta para hakim, ketika dikritik tidak bersembunyi di balik jargon independensi.

“Itu yang memang saya harapkan, jangan bersembunyi di balik independensi,” kata Syarifuddin.

Baca juga: Jual Beli Perkara di MA Disebut Bisa Libatkan 3 Hakim Agung, KPK Didorong Usut Tuntas

Sebelumnya, KPK menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di MA.

Semua berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di MA, pengacara, dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com