Salin Artikel

21 Hakim Terjerat Korupsi, Ketua MA Sebut Masih Banyak Hakim yang Bagus

Untuk diketahui, 21 hakim tersebut menjadi tersangka korupsi dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2010-2022.

“Saya, mengenai hakim-hakim yang 21 itu ya, kalau kita lihat jumlah hakim kita kan ada 8.000, banyak sekali hakim kita. Jadi, kalau dilihat itu cuma sedikit,” kata Syarifuddin dalam talk show Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Kamis (18/11/2022).

Meski demikian, Syarifuddin mengaku tidak menginginkan ada hakim yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.

Ia menekankan, di Indonesia masih terdapat banyak hakim yang bagus. Mereka ada di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga Mahkamah Agung.

“Itu masih banyak hakim-hakim yang bagus-bagus yang menegakkan hukum dan keadilan itu dengan benar,” ujarnya.

Syarifuddin lantas mengaku bahwa ia mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK.

Ia mengamini bahwa hakim yang melakukan tindak korupsi seperti penyakit di dalam tubuh lembaga peradilan di Indonesia.

Menurutnya, jika penyakit tersebut tidak ditangani maka akan menyebar ke berbagai tempat.

“Apabila tidak diamputasi dia akan merembet ke mana-mana,” ujarnya.

Terkait banyaknya kritik masyarakat kepada lembaga peradilan karena vonis hakim yang dinilai kerap tidak masuk akal, Syarifuddin mengingatkan bawahannya agar memerhatikan rasa keadilan di masyarakat.

Ia meminta para hakim, ketika dikritik tidak bersembunyi di balik jargon independensi.

“Itu yang memang saya harapkan, jangan bersembunyi di balik independensi,” kata Syarifuddin.

Sebelumnya, KPK menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di MA.

Semua berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap hakim yustisial MA, Elly Tri Pangestu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di MA, pengacara, dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Mereka diduga melakukan suap terkait pengurusan perkara kasasi Intidana di MA.

Setelah dilakukan gelar perkara, KPK kemudian mengumumkan 10 orang tersangka dalam perkara ini.

Mereka adalah hakim agung Sudrajad Dimyati, panitera pengganti MA Elly Tri Pangesti, PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNS MA Albasri dan Nuryanto Akmal. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.

Sementara itu, tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

"Memang secara resmi kami belum mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam proses penyidikan, tapi satu di antaranya kami mengonfirmasi betul hakim agung di Mahkamah Agung," kata Ali sebagaimana disiarkan Breaking News Kompas TV, Kamis (11/11/2022).

Ali juga mengungkapkan, Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka pernah menjalani pemeriksaan di KPK.

Berdasarkan catatan Kompas.com, di antara belasan saksi yang telah dipanggil, satu-satunya hakim agung adalah Gazalba Saleh.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/14093661/21-hakim-terjerat-korupsi-ketua-ma-sebut-masih-banyak-hakim-yang-bagus

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke