Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kini, Nasdem Lebih Butuh Jokowi daripada Presiden Butuh Nasdem

Kompas.com - 14/11/2022, 10:28 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menduga, Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh bersikukuh tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tak rela jika menterinya didepak dari Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, peluang pencopotan menteri-menteri Nasdem terbuka lebar pascadeklarasi pencalonan presiden Anies Baswedan.

"Suasana sekarang, Nasdem lebih membutuhkan tetap berada di kabinet daripada Pak Jokowi terhadap Nasdem," kata Ray kepada Kompas.com, Minggu (13/11/2022).

Baca juga: Saat Surya Paloh Ngotot Tetap Bersahabat dengan Jokowi meski Capreskan Anies...

Menurut Ray, Surya Paloh tidak ingin partainya terlihat jelas sebagai oposisi pemerintahan kini. Sebab, hal itu bakal menyulitkan posisi elektoral Nasdem.

Dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem mungkin akan menerima limpahan elektabilitas. Namun, angkanya diprediksi tidak besar.

Diperkirakan, coat-tail effect atau efek ekor jas lebih banyak didulang Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ketimbang Nasdem.

Padahal, dengan mengusung Anies, pemilih moderat Nasdem akan beralih lantaran partai yang semula mereka dukung terlihat sebagai oposisi Jokowi.

"Tentu saja Nasdem akan berupaya keras agar tetap berada di dalam kabinet sampai akhir," ujar Ray.

Ray mengatakan, Surya Paloh tetap membutuhkan kadernya berkiprah di pemerintahan. Apalagi, Nasdem punya tiga kursi menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK), serta Menteri Pertanian.

Baca juga: Surya Paloh: Ada yang Framing Presiden Jokowi Benturan dengan Nasdem

Kendati demikian, menurutnya, posisi Nasdem di kabinet tidak aman. Dia menduga, selambat-lambatnya Jokowi akan mencopot menteri Nasdem pada Februari 2023.

Dari tiga kursi, sosok Menkominfo Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memungkinkan diganti. Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mungkin dipertahankan karena kinerjanya baik.

"Dasar pilihannya memang sudah beda, dan kebutuhan politiknya ke depan juga berbeda," ucap Ray.

Ray menilai, Jokowi butuh ketenangan untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya hingga 2024 mendatang. Sementara, keberadaan Nasdem di pemerintahan terus menuai pro dan kontra setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

"Pak Jokowi butuh ketenangan politik, sementara Nasdem butuh riuh rendah politik," kata Ray.

"Jadi, pilihannya memang dua, mundur atau dimundurkan," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com