Wapres Ajak Masyarakat Internasional Terapkan Moderasi Agama untuk Jaga Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat internasional menerapkan moderasi beragama untuk menjaga perdamaian dunia saat ia berpidato dalam Abu Dhabi Forum for Peace, Selasa (8/11/2022).

"Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, membangun konsensus, dan menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa dan tatanan dunia yang damai,” kata Ma'ruf saat berpidato, dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf pun mengimbau masyarakat internasional untuk mendorong diplomasi Islam wasathiyyah atau Islam moderat, yakni Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Baca juga: Tiba di Sharm El Sheikh, Wapres Akan Hadiri KTT Perubahan Iklim COP27

Menurut Ma'ruf, Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk mempromosikan poros Islam moderat dunia.

Dengan demikian, umat Islam dapat membangun etika global, saling memahami, saling menghormati, dan saling ketergantungan.

"Dunia Islam harus bangkit untuk membangun peradaban dunia yang harmonis," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Ma'ruf juga menyampaikan bahwa Indonesia aktif mengirimkan misi perdamaian dan kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menyebutkan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu merupakan upaya mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik dua negara tersebut.

“Indonesia ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya penyelesaian diplomatik dengan pendekatan ‘win-win solution’ dari setiap konflik antar negara,” kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Tinjau Kantor Bank Syariah Indonesia di Dubai

Ia pun berbagi pengalaman bangsa Indonesia dalam memelihara kerukunan dan merawat persatuan di tengah keberagaman agama di Indonesia.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan antar-umat beragama,” ujar Ma'ruf.

Ia menekankan, Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam ideologi Pancasila dan sistem negara yang demokrasi.