Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan yang Akhirnya Bicara soal Dewan Kolonel Setelah Sanksi Dijatuhkan

Kompas.com - 02/11/2022, 05:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Politik Puan Maharani akhirnya angkat bicara soal "Dewan Kolonel" yang terkena sanksi oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P.

Puan menyatakan, Dewan Kolonel dianggap sudah berakhir setelah disanksi. 

"Sudah selesai, PDI-P solid. Enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Puan Maharani Ke Dewan Kolonel: Ikuti Perintah Ketum

Jawaban Puan itu disampaikan setelah ia selesai berolahraga bulutangkis di area Sport Center, atau serupa Gelanggang Olahraga milik Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua DPR RI ini juga menegaskan, semua kader akan tegak lurus dengan aturan partai yang salah satunya kesepakatan untuk mengikuti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Intinya kita PDI-P solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata dia.

Butuh waktu lebih dari satu minggu bagi publik untuk mendengarkan respons Puan terhadap Dewan Kolonel, setelah forum itu dikenakan sanksi pada Senin (24/10/2022) di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta.

Masih lekat dalam ingatan ketika Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menjatuhkan sanksi keras kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Ngaku Masih Kader Golkar, tapi Dukung Puan Presiden

Empat kader PDI-P yang juga anggota Dewan Kolonel yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Keempatnya merupakan anggota DPR Fraksi PDI-P yang menyatakan terang-terangan kepada media massa mendukung Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Dukung mendukung capres itu lah yang menjadi awal mula terbentuknya sebuah forum bernama "Dewan Kolonel".

Dukung boleh saja...

Meskipun menilai masalah Dewan Kolonel sudah selesai, Puan juga memberikan komentar soal adanya dukung mendukung tokoh internal PDI-P untuk maju capres.

Baca juga: Usai Bertemu Airlangga, Puan Akan Safari Politik ke PPP dan PAN

Menurut dia, sejatinya hal tersebut tidak menjadi soal asalkan seluruh kader tetap menghormati keputusan Megawati pada akhirnya.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024, namun semua itu kita sebagai anggota PDI-P akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com