Puan yang Akhirnya Bicara soal Dewan Kolonel Setelah Sanksi Dijatuhkan

Puan menyatakan, Dewan Kolonel dianggap sudah berakhir setelah disanksi. 

"Sudah selesai, PDI-P solid. Enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Jawaban Puan itu disampaikan setelah ia selesai berolahraga bulutangkis di area Sport Center, atau serupa Gelanggang Olahraga milik Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua DPR RI ini juga menegaskan, semua kader akan tegak lurus dengan aturan partai yang salah satunya kesepakatan untuk mengikuti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Intinya kita PDI-P solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata dia.

Butuh waktu lebih dari satu minggu bagi publik untuk mendengarkan respons Puan terhadap Dewan Kolonel, setelah forum itu dikenakan sanksi pada Senin (24/10/2022) di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta.

Masih lekat dalam ingatan ketika Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menjatuhkan sanksi keras kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Empat kader PDI-P yang juga anggota Dewan Kolonel yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Keempatnya merupakan anggota DPR Fraksi PDI-P yang menyatakan terang-terangan kepada media massa mendukung Puan untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Dukung mendukung capres itu lah yang menjadi awal mula terbentuknya sebuah forum bernama "Dewan Kolonel".

Dukung boleh saja...

Meskipun menilai masalah Dewan Kolonel sudah selesai, Puan juga memberikan komentar soal adanya dukung mendukung tokoh internal PDI-P untuk maju capres.

Menurut dia, sejatinya hal tersebut tidak menjadi soal asalkan seluruh kader tetap menghormati keputusan Megawati pada akhirnya.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024, namun semua itu kita sebagai anggota PDI-P akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu memberikan pesan kepada Dewan Kolonel agar wajib mengikuti perintah Megawati soal pencapresan.

Dia pun menganalogikan perintah itu seperti ketika seorang anggota DPR diinstruksikan kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing saat reses.

"Salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," kata Puan.

Respons Dewan Kolonel

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDI-P yang juga penggagas Dewan Kolonel, Johan Budi angkat bicara soal sanksi yang dijatuhkan DPP PDI-P.

Dia mengaku aktivitasnya di Dewan Kolonel justru tidak menyalahi aturan partai atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.

Maka dari itu, Johan balik bertanya kepada Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengenai letak kesalahannya sehingga mendapatkan sanksi.

"Silakan tanya ke Pak Sekjen alasannya apa, pelanggaran AD/ART? Dari mana begitu, tanya saja,” ujar Johan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Johan menegaskan, dirinya hanya kader biasa yang kemudian ingin membantu Puan untuk sosialisasi ke masyarakat.

"Artinya beberapa yang mendukung Mbak Puan Maharani. Soal capres-cawapres kita semua patuh, tunduk pada keputusan Ibu Ketum Megawati,” ujar dia.

Bukan untuk serang Ganjar

Anggota Komisi III DPR itu juga menegaskan bahwa Dewan Kolonel dibentuk bukan untuk menyerang bakal capres lainnya di internal PDI-P yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ia justru senang jika ada sesama kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai figur capres.

Namun, ia menegaskan, soal pilihan capres, masing-masing kader boleh memiliki pandangan yang berbeda.

“Tapi soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” kata Johan.