Merasa Tak Bersalah soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Silakan Tanya ke Pak Sekjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Johan Budi menilai, aktivitasnya di dalam Dewan Kolonel tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.

Oleh karenanya ia mempertanyakan peringatan keras yang disampaikan DPP PDI-P pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

“Silakan tanya ke Pak Sekjen alasannya apa, pelanggaran AD/ART? Dari mana gitu, tanya aja,” sebut Johan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Pertanyakan Sanksi dari DPP PDI-P soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?

“Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI-P yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI untuk mensosialisasikan ke bawah, sambil ya tentu untuk warga juga,” tuturnya.

Ia menegaskan, Dewan Kolonel hanya merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa kader PDI-P di Parlemen, bukan merupakan organisasi yang dibentuk oleh fraksi maupun partai.

“Artinya beberapa yang mendukung Mbak Puan Maharani. Soal capres-cawapres kita semua patuh, tunduk pada keputusan Ibu Ketum Megawati,” ujarnya.

Johan pun tak ingin pembentukan Dewan Kolonel diartikan sebagai upaya menyerang Ganjar Pranowo.

Ia justru senang jika ada sesama kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai figur calon presiden (capres).

Baca juga: Dicopot dari Wakil Ketua BURT DPR, Johan Budi: Biasa Saja

Namun ia menegaskan soal pilihan capres, masing-masing kader boleh memiliki pandangan yang berbeda.

“Tapi soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” imbuhnya.

Diketahui Johan, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno mendapatkan teguran keras dan terakhir dari DPP PDI-P.

Keempatnya merupakan anggota Dewan Kolonel yang mendukung Puan sebagai capres.

Baca juga: Dicopot dari Pimpinan BURT DPR, Johan Budi: Tak Terkait Dewan Kolonel

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan keempatnya dinilai melakukan aktivitas yang tak sesuai dengan AD/ART PDI-P.