Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Kapolri Dorong Polri Benahi Pelayanan Publik dari Tingkat Paling Rendah

Kompas.com - 28/10/2022, 05:41 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mendorong Polri agar membenahi pelayanan terhadap masyarakat dari level terendah.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat dirinya bersama sejumlah eks Kapolri lain menyambangi Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/10/2022).

"Ya jadi terutama arahan dari Bapak Presiden itu coba perbaiki apa yang jadi keluhan masyarakat," ujar Bambang Hendarso Danuri saat ditemui di Mabes Polri.

"Misalnya, pelayanan publik. Artinya tingkat pelayanan Polri kepada masyarakat dari yang paling rendah sampai paling atas itu coba dievaluasi," katanya lagi.

Baca juga: Mantan Kapolri Ramai-ramai ke Mabes, Prihatin terhadap Kondisi Polri Saat Ini

Bambang menjelaskan, menurunnya tingkat kepercayaan kepada Polri tidak lepas dari pelayanan yang diberikan kepolisian selama ini.

Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memastikan kehadiran polisi untuk rakyat.

"Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya, masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama, laporan itu segera direspons oleh Polri," kata Bambang.

Menurutnya, para Purnawirawan Kapolri memberikan saran kepada Polri tentunya berdasarkan pengalaman mereka selama memimpin Korps Bhayangkara.

Baca juga: Datangi Mabes, Eks Kapolri Bambang Hendarso Danuri: Yang Dihadapi Polri Saat Ini Berat

Bambang Hendarso Danuri mengaku sudah mengumpulkan aspirasi masyarakat sebelum memberikan saran kepada Listyo Sigit.

"Kita menampung aspirasi dari masyarakat yang kita monitor. Karena kami kan purnawirawan, sudah ada di luar sebagai masyarakat biasa. Jadi kita bisa langsung dengar keluhan-keluhan masyarakat," ujarnya.

Berikut daftar eks Kapolri yang turun gunung ke Mabes Polri, kemarin:

  1. Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri
  2. Jenderal (Purn) Roesmanhadi
  3. Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail
  4. Jenderal (Purn) Tan Sri Dai Bachtiar
  5. Jenderal (Purn) Soetanto
  6. Jenderal (Purn) Timur Pradopo
  7. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

Baca juga: BEM UI Beri IPK 1,0 kepada Kapolri dan Ketua KPK, Ini Alasannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com