Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM UI Beri IPK 1,0 kepada Kapolri dan Ketua KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 26/10/2022, 17:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan nilai atau indeks prestasi kumulatif (IPK) 1,0 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, IPK 1,0 yang diberikan kepada Sigit tak terlepas dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo.

"Polisi itu seharusnya memberi harapan masyarakat, kalau masyarakat butuh keamanan, butuh perlindungan, hadirlah kepolisian untuk bisa menghadirkan hal-hal tersebut," kata Melki kepada Kompas.com, Rabu (26/10/2022).

Baca juga: Kapolri Larang Jajaran Lakukan Tilang Manual, Polantas Hanya Akan Beri Teguran

"Nyatanya, yang polisi lakukan di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit malah kebalikannya, kita dihadirkan dengan fakta ada polisi membunuh polisi, bagaimana kita percaya dengan institusi kepolisian kalau polisi saja membunuh polisi," ujar Melki.

Menurut dia, jika polisi saja bisa membunuh sesama polisi, hal serupa juga bisa dialami warga yang mempunyai tingkat kuasa lebih rendah dan tak memiliki senjata.

Di samping kasus Sambo, BEM UI juga menyoroti praktik represif yang kerap ditunjukkan aparat Polri.

Misalnya dalam Tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang, serta dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa.

Baca juga: Ikuti Instruksi Kapolri, Polres Metro Jakarta Timur Tiadakan Tilang Manual

"Bagi kami, kekerasan itu sudah menjadi budaya di institusi kepolisian, bagaimana karakter yang represif sudah menjadi budaya di kepolisian, harus ada pembenahan," kata Melki.

Ia juga menyoroti masih banyaknya aparat polisi yang justru terlibat dalam kejahatan, termasuk peredaran narkotika.

"Jelas IPK 1,0 bahkan menurut kami masih terlalu tinggi, itu hanya merupakan penghargaan kami, itu hanya merupakan rasa respect kami. Menurut kami, Pak Kapolri bahkan harusnya punya nilai yang lebih rendah," ujar Melki.

Adapun nilai rendah juga diberikan kepada Firli karena dianggap gagal memberantas korusi di Indonesia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rapat kerja KPK di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10/2021)Dokumentasi Biro Humas KPK Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam rapat kerja KPK di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10/2021)

Sebaliknya, BEM UI menilai, Firli sebagai ketua KPK yang justru menunjukkan perbuatan yang cenderung koruptif, salah satunya dengan melanggar kode etik.

Baca juga: Kapolri Ultimatum soal Pungli Jabatan, Pengamat Nilai Tanpa Teladan Sulit Hilang

"Publik pun sudah tahu bagaimana kecenderungan KPK untuk tidak memberantas korupsi tapi malah menggunakan kerja-kerja yang tidak memberantas korupsi, malah terus merajalelakan korupsi," kata Melki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Hari Ini Rakernas V PDI-P Ditutup, Ada Pembacaan Rekomendasi dan Pidato Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

[POPULER NASIONAL] Ahok Siap Maju Pilkada Sumut dan Lawan Bobby | Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com