Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hanif Sofyan
Wiraswasta

Pegiat literasi di walkingbook.org

Masih Adakah Polisi Sebaik Hoegeng?

Kompas.com - 27/10/2022, 13:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Atau di dalam konteks korsa kepolisian, yang disebut “oknum” dalam pemahaman secara bahasa adalah, pelaku yang sedikit dalam sebuah kumpulan yang besar. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Idealisme seorang Polisi

Dengan begitu banyak godaan di institusi Polri, termasuk dalam urusan struktur organisasi sebagai acuan garis koordinasi dan komandonya, membuat saya berpikir.

Apakah masih ada polisi baik? Bagaimana ia bersikap jika mengikut garis komando yang berlawanan dengan nurani dalam urusan “sepele” seperti pungli atau razia bodong?

Dua pertanyaan itu saja cukup sulit dijawab, apalagi jika pangkat si polisi masih tamtama dan diperintah oleh Kapolda yang pangkatnya jenderal, jauh di atasnya.

Secara psikologis saya tak bisa membayangkan bagaimana harus bersikap. Termasuk dalam kasus perintah menembakkan gas air mata ke tribun penonton untuk menghalau.

Padahal itu melawan nurani, apalagi jika tahu ada anggota keluarganya ikut menonton. Barangkali malah istri dan anaknya.

Atau ketika menghalau demo mahasiswa, hingga harus berjibaku mati-matian, padahal ia tahu yang disuarakan para mahasiswa adalah tuntutannya juga.

Atau kasus termutakhir, ketika seorang Bharada E, terpaksa harus mengikuti perintah komandannya untuk membunuh.

Dan atas kasusnya itu, ia menjadi salah satu tersangka dalam skenario pembunuhan yang diotaki komandan dan tersangka lain, yang juga istrinya.

Banyaknya pertanyaan yang bertubi-tubi muncul di kepala, barangkali karena realitas saat ini yang berlawanan dengan idealisme yang semestinya dipegang oleh seorang polisi sebagai abdi Negara.

Sebenarnya, ketika bicara tentang Polri dengan segala kiprahnya, juga sangat rumit.

Baca juga: KPK, Residivis Koruptor, dan Frustasi Sosial

Bagaimana pun, saat melayani masyarakat sebagai abdi negara, Polri juga punya prinsip seimbang antara hukum dan moral. Tindakannya terukur, tidak sembarangan, bertanggung jawab sesuai hukum.

Intinya, bahkan untuk mencegah, menghambat, menghentikan tindak kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa, bahkan kehormatan kesusilaan masyarakat yang dilindunginya, ia akan menerapkan nilai-nilai diskresi.

Ada wewenang, ketika polisi bertindak, dan memutuskan, dalam situasi tertentu juga membutuhkan pertimbangan yang tidak sepele dan main-main. Di antara garis batas hukum dan moral. Jadi ini bukan perkara sederhana!

Apa urgensi dari tindakannya itu? Menghindari kekuatan berlebihan dan tidak bertanggung jawab.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com