"Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDI-P ditanda tangan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ujar Hasto.
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda," katanya lagi.
Sanksi untuk Ganjar berbeda dengan pernyataan Hasto sebelumnya yang mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Sebab, menurut Hasto, Ganjar tetap menyebutkan siap maju jika diperintahkan oleh partai dan Ketua Umum.
Selain Ganjar, empat kader PDI-P lainnya juga mendapatkan sanksi.
Namun, berbeda dengan Ganjar, empat kader ini dijatuhkan sanksi keras dan terakhir.
Mereka adalah anggota DPR dari Fraksi PDI-P, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.
Komarudin menjelaskan, keempatnya mengatasnamakan Dewan Kolonel yang juga bicara soal dukungan capres di internal PDI-P.
Dewan Kolonel terang-terangan, bahkan menyiapkan Puan Maharani untuk dicalonkan sebagai bakal capres.
Baca juga: Ganjar Dipanggil PDI-P, Hasto: Tanaman Saja Dirawat, apalagi Kader
Komarudin berpandangan, sanksi harus dijatuhkan karena mereka berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.
"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," ujar Komarudin.
Sementara itu, PDI-P juga bakal memanggil sejumlah kader lainnya yang bergabung dengan Dewan Kolonel.
Mereka bakal dimintai klarifikasi yang sama seperti Ganjar Pranowo.
Sekadar pengingat, terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya Trimedya Panjaitan.
Baca juga: Teguran untuk Ganjar Pranowo adalah Vitamin bagi Demokrasi
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel Puan Maharani.