Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Kompas.com - 13/05/2024, 17:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bakal menepis kekhawatiran banyak pihak dalam memimpin pemerintahan mendatang, terkait rekam jejaknya saat masih berdinas di TNI.

Menteri Pertahanan itu menyebutnya mengalami pembunuhan karakter saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tetapi menurut dia hal itu adalah bagian dari proses suksesi.

”Jadi, kekhawatiran apa lagi? Di setiap pemilu, mereka (kompetitor) pasti akan mencari kelemahan-kelemahan (saya). Ya, saya dulu jenderal. Saya bangga sebagai jenderal karena saya mengabdi kepada bangsa. Saya mempertaruhkan nyawa untuk rakyat," kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang dirilis pada Minggu (12/5/2024), dikutip dari Kompas.id.

Prabowo mengatakan, dia sudah berkali-kali menghadapi tuduhan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu, utamanya terkait dugaan penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi pada rentang 1997-1998.

Baca juga: Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik


Dia menyampaikan seluruh tuduhan itu tidak tepat dan tidak terbukti sampai saat ini.

"Saya dituding melakukan banyak hal, itu namanya demonisasi, pembunuhan karakter, yang memang menjadi bagian dari politik. Saya hadapi itu semua. Tuduhan-tuduhan itu sepenuhnya menghina dan sangat keliru, tetapi itu hanya bagian dari sebuah permainan,” ujar Prabowo.

Karier militer Prabowo berakhir pada Mei 1998 karena terseret kasus dugaan penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998. Dia digeser dari posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, Jawa Barat.

Akibat dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis 1997-1998, Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Baca juga: Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Setelah disidang, DKP menyatakan Prabowo bersalah melakukan ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, dan penculikan. Alhasil DKP menyatakan memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Setelah lepas dari karier militer, Prabowo kemudian masuk ke dunia usaha dan politik. Dia sempat bergabung menjadi kader Partai Golkar dan akhirnya mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Gerindra sampai saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar bintang 4 kepada Prabowo pada 28 Februari 2024 lalu. Meski sudah tidak berdinas di TNI, kini Prabowo resmi menyandang pangkat terakhir Jenderal.

Prabowo Subianto tercatat menang Pilpres 2024 dengan perolehan suara melebihi 58 persen. Dia menang dari 2 pesaingnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Prabowo Klaim Serasa Kubu Petahana Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Perolehan suara Prabowo tercatat unggul di 36 dari 38 provinsi.

Akan tetapi, kemenangan Prabowo sempat disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan itu adalah dugaan politisasi bansos.

Akan tetapi, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki cukup bukti dan meyakini bansos dari pemerintah memengaruhi pilihan pemilih pada Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com