24 Tahun Reformasi: Saatnya Polri Berbenah Diri

Pertama, Presiden meminta Polri untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi Polri.

Kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat saat ini berkurang atau hilang. Hal itu harus direspons oleh Polri dengan cepat.

Ketiga, meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Keempat, Presiden meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi.

Kelima, Presiden mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum.

Untuk itu, Presiden secara tegas meminta Kapolri agar memberantas judi daring serta jaringan narkoba sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun.

Sementara Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam acara Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 T.A. 2022 menuturkan saat ini merupakan momentum yang baik untuk melakukan percepatan reformasi di tubuh Polri sebagai ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan publik (Setneg, 22/10/2022).

Menanggapi berbagai kejadian dan tuntutan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan melakukan reformasi di Polri secara menyeluruh.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal sebagai bagian dari reformasi keseluruhan, reformasi instrumental, dan utamanya reformasi kultural Polri dengan semangat dan sesuai arahan Presiden," kata Kapolri (detik.com, 14/10/2022).

Perbaikan instrumen penilaian dan pembinaan karir Polri

Sesungguhnya konsep reformasi Polri telah ada dan sedang berjalan. Hal terpenting adalah komitmen dan keseriusan kepemimpinan Polri karena perubahan memerlukan kekuatan.

Kekuatan itu biasanya ada di tangan pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, untuk melakukan perubahan harus memiliki kekuasaan yang melingkupinya.

Reformasi Polri paling tidak bisa dilakukan dengan pendekatan teori sistem, yakni reformasi struktur, instrumen, dan kultur. Ketiga hal itu merupakan satu kesatuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan (Friedman,2001 dan Sudikno,1991).

Pascareformasi 1998, ada tiga aspek yang menjadi sorotan publik di tubuh Polri, yakni aspek struktur, instrumen, dan kultur.

Menurut Yusuf Warsyim, reformasi aspek struktur dan instrumen sudah cukup baik dan mengalami perkembangan signifikan. Sementara yang belum terlaksana adalah reformasi kultur.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya oknum anggota Polri yang terlibat pelanggaran belakangan ini dan menjadi momentum reformasi kultur digelorakan Kembali (Yusuf, Kompas.id).

Kejadian baru-baru ini yang menimpa Polri justru dilakukan oleh unsur pimpinan Polri dan kemudian dikuti oleh anggota.

Kejadian tersebut membenarkan pendapatnya Kombes Pol Nurcholis bahwa yang memengaruhi perilaku penyimpangan anggota Polri adalah faktor kepemimpinan.

Menurut Vivi Maria P. Siregar bahwa penerapan sistem manajemen kinerja anggota masih bersifat formalitas dan hanya memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak membawa perbedaan berarti terhadap karir anggota.

Kurangnya perhatian pimpinan untuk mengecek lebih teliti mengakibatkan kurangnya perhatian anggota terhadap SMK (sistem manajemen kinerja) dan terkesan dibuat asal-asal.

Faktor internal yang memengaruhi sistem manajemen kinerja anggota Polri, yaitu tidak melaksanakan penilaian SMK sesuai prosedur dan belum dijadikan dasar dalam pembinaan karir. Kurangnya pehaman anggota mengenai SMK, kemauan semua komponen yang masih kurang untuk melaksanakan penilaian SMK sesuai prosedur.