JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menyindir pihak-pihak yang menyebut bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpeluang bubar.
Menurut Amir Uskara, pihak yang menyatakan hal tersebut jelas bukan dari internal KIB.
"Jadi, kalau masih ada yang mengatakan KIB berpotensi untuk bubar dan lain-lain itu karena mereka tidak senang karena kita lebih dulu. Jadi itu pasti suara dari luar, bukan suara dari dalam," kata Amir dalam acara Konsolidasi Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Ia lantas memastikan KIB tetap ada dan terus berlanjut hingga Pemilu 2024.
"Jadi, kalau terkait dengan KIB ini, Insya Allah kita akan terus berlanjut," ujarnya.
Baca juga: Golkar Terus Jalin Komunikasi dengan Partai Lain untuk Perbesar KIB
Terkait dengan program KIB, Amir menerangkan bahwa hal yang didahulukan adalah konsep koalisi. Terutama, KIB ingin konsep tersebut demi pembangunan bangsa dan negara ke depannya.
"Makanya diskusi-diskusi kita dari awal adalah kita mau ke mana, kita bawa ke mana bangsa ini, kita bawa ke mana rakyat ini," kata Amir.
Menurutnya, setelah itu KIB baru akan menentukan calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.
Amir mengatakan, capres yang akan diusung bisa dari internal KIB.
"Tentu ini yang menjadi harapan kita, keinginan kita semua. Kita ingin mencari pemimpin, figur yang kira-kira dengan konsep-konsep itu bisa mengangkat bukan hanya 5-10 tahun, tapi mengantar Indonesia sampai ke depan," kata Amir.
Baca juga: Golkar Undang PAN dan PPP Bahas Visi Misi KIB Malam Ini, Singgung soal Capres?
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menegaskan, partainya tetap solid dalam KIB, meski Suharso Monoarfa tak lagi menjabat ketua umum.
KIB merupakan koalisi yang terdiri dari PPP, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini sepakat menjalin koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Tim kami tetap solid. Mudah-mudahan kita tetap solid untuk bisa masuk ke gawang,” kata Mardiono usai menyerahkan SK Kemenkumham baru terkait kepengurusan PPP di KPU RI, Jakarta, pada 12 September 2022.
Baca juga: Soal Deklarasi Capres KIB, Airlangga: Jilid Terakhir...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.