Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 23 Persen Responden Tak Yakin Kinerja DPR Akan Membaik

Kompas.com - 17/10/2022, 12:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 23 persen responden pada survei Litbang Kompas mengaku tidak yakin kinerja DPR akan membaik di masa mendatang.

Hal itu disampaikan peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni yang dikutip di Kompas.id, Senin (17/10/2022).

"Tentu, ini menjadi pekerjaan rumah yang mau tidak mau membebani DPR menjelang akhir tahun 2022," kata Arita.

Baca juga: Survei Litbang Kompas”: Citra DPR Kembali Merosot

Arita menuturkan, persentase itu menunjukkan adanya tantangan yang tidak ringan bagi DPR untuk meningkatkan kinerja.

Apalagi, lanjut dia, perhatian anggota Dewan bisa saja terbagi menjelang Pemilu 2024.

"Perhatian anggota legislatif akan terbagi dengan agenda-agenda mempersiapkan kontestasi di pemilu tersebut," jelasnya.

Baca juga: Litbang Kompas”: Masyarakat Merasa Aspirasi Mereka Belum Didengar DPR

Namun demikian, setidaknya ada modal sosial bagi DPR untuk merebut kepercayaan masyarakat.

Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas responden masih meyakini kinerja DPR akan membaik di masa mendatang.

"Ada 43,6 persen responden yang meyakini kinerja DPR akan membaik di masa mendatang," ungkapnya.

Arita mengatakan, hal ini sekaligus menjadi potret harapan publik pada anggota legislatif.

Adapun harapan itu, lanjut dia, bagaimana mengembalikan DPR lebih merakyat dan mengembalikan kembali lembaga legislatif ke marwahnya.

"Seperti slogan yang dipakainya (DPR), yakni 'DPR Hebat Bersama Rakyat'," ucap Arita.

Baca juga: Litbang Kompas”: Mayoritas Responden Tak Yakin Anggota DPR Bebas Korupsi

Sekadar informasi, survei dilakukan melalui telepon pada 4-6 Oktober 2022. Sebanyak 508 responden dari 34 provinsi berhasil diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Tingkat kepercayaan metode survei 95 persen, margin of error lebih kurang 4,35 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com