Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas”: Mayoritas Responden Tak Yakin Anggota DPR Bebas Korupsi

Kompas.com - 17/10/2022, 07:25 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden tak yakin anggota DPR bebas dari tindakan korupsi.

Survei yang berlangsung pada 4-6 Oktober 2022 itu menunjukkan, 64,7 responden tak yakin dan 21,8 persen responden kurang yakin anggota DPR bebas dari korupsi.

“Angka keraguan pada kredibilitas DPR ini makin tinggi jika digabungkan dengan 21,8 persen yang kurang yakin DPR antikorupsi,” papar Peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (17/10/2022).

“Artinya, 9 dari 10 responden belum melihat DPR bebas dari korupsi,” sebutnya.

Baca juga: Kasus Teddy Minahasa, Ketua DPR: Momen Bersih-bersih Polri

Arita mengungkapkan, keyakinan publik pada integritas anggota DPR terkait persoalan korupsi menurun ketimbang jajak pendapat yang sama tahun 2021.

Kala itu sebanyak 19,8 persen responden yakin anggota Dewan bebas korupsi, sedangkan tahun ini hanya 10,4 persen responden yang meyakini hal tersebut.

Hal itu, lanjut dia, diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021.

“Dari 127 tersangka korupsi di 2021, sebanyak 30 (38,1 persen) di antaranya berasal dari anggota legislatif, baik di DPR maupun DPRD,” ujar dia.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Terbuka untuk Dibahas

Dalam pandangan Arita, salah satu upaya meningkatkan integritas anggota DPR adalah dengan menunjukkan kinerja apik pada publik.

Sayangnya, 48,2 persen responden menilai kinerja DPR buruk dan 36 persen yakin lembaga legislatif negara itu bekerja dengan baik.

“Proporsi ini tentu menjadi alarm bagi DPR untuk memperbaiki kinerja dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan tentu saja dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mereka wakili,” tandasnya.

Diketahui, jajak pendapat dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon yang melibatkan 508 responden dari 34 provinsi.

Sampel diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi tiap provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error 4,35 persen ketika penarikan sampel acak sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com