Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas”: Mayoritas Responden Tak Yakin Anggota DPR Bebas Korupsi

Kompas.com - 17/10/2022, 07:25 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden tak yakin anggota DPR bebas dari tindakan korupsi.

Survei yang berlangsung pada 4-6 Oktober 2022 itu menunjukkan, 64,7 responden tak yakin dan 21,8 persen responden kurang yakin anggota DPR bebas dari korupsi.

“Angka keraguan pada kredibilitas DPR ini makin tinggi jika digabungkan dengan 21,8 persen yang kurang yakin DPR antikorupsi,” papar Peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (17/10/2022).

“Artinya, 9 dari 10 responden belum melihat DPR bebas dari korupsi,” sebutnya.

Baca juga: Kasus Teddy Minahasa, Ketua DPR: Momen Bersih-bersih Polri

Arita mengungkapkan, keyakinan publik pada integritas anggota DPR terkait persoalan korupsi menurun ketimbang jajak pendapat yang sama tahun 2021.

Kala itu sebanyak 19,8 persen responden yakin anggota Dewan bebas korupsi, sedangkan tahun ini hanya 10,4 persen responden yang meyakini hal tersebut.

Hal itu, lanjut dia, diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021.

“Dari 127 tersangka korupsi di 2021, sebanyak 30 (38,1 persen) di antaranya berasal dari anggota legislatif, baik di DPR maupun DPRD,” ujar dia.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Terbuka untuk Dibahas

Dalam pandangan Arita, salah satu upaya meningkatkan integritas anggota DPR adalah dengan menunjukkan kinerja apik pada publik.

Sayangnya, 48,2 persen responden menilai kinerja DPR buruk dan 36 persen yakin lembaga legislatif negara itu bekerja dengan baik.

“Proporsi ini tentu menjadi alarm bagi DPR untuk memperbaiki kinerja dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan tentu saja dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mereka wakili,” tandasnya.

Diketahui, jajak pendapat dilakukan dengan wawancara melalui sambungan telepon yang melibatkan 508 responden dari 34 provinsi.

Sampel diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi tiap provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error 4,35 persen ketika penarikan sampel acak sementara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com