Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya Tolak Diusulkan Jadi Capres PPP Jatim, Waketum: Kami Harus Hormati...

Kompas.com - 13/10/2022, 11:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menolak diusulkan jadi calon presiden (capres) oleh DPW PPP Jawa Timur.

Nama Gus Yahya masuk dalam 10 nama bakal capres atau cawapres yang diusulkan DPW PPP Jatim.

"Tentu kami harus menghormati apa pun respons Beliau itu, termasuk ketika Beliau menolak," ujar Arsul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Tolak Diusung PPP Jatim Jadi Capres, Gus Yahya: Absolutely Not!

Arsul menyampaikan, partai politik merupakan institusi yang diberi kewenangan konstitusional untuk mengusung paslon dalam pilpres.

Oleh karena itu, PPP juga mencoba mengidentifikasi sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang memang pantas menjadi pemimpin Indonesia ke depannya, baik dari kalangan parpol maupun non parpol.

"Saya kira usulan teman-teman PPP Jatim harus dibaca dalam konteks tugas konstitusional parpol seperti ini," ucap dia.

Arsul juga memaparkan mengapa nama Gus Yahya bisa muncul sebagai salah satu bakal capres di DPW PPP Jatim.

Menurut dia, dalam perjalanan Indonesia ke depan, konstituen PPP menginginkan agar NU dan Muhammadiyah yang sudah demikian besar kontribusinya dalam menjaga NKRI dan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa lebih menentukan lagi peran kebangsaan dan kenegaraannya.

Baca juga: PPP Jatim Usul 10 Nama Capres, Ada Mahfud MD hingga Gus Yahya

Adapun nama Haedar Nashir yang merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah juga diusulkan DPW PPP Jatim.

"Nah itu artikulasinya pada teman-teman PPP Jatim dalam bentuk pengusulan Ketum PBNU dan Ketum PP Muhammadiyah, apakah sebagai bacapres atau bacawapres yang perlu diperjuangkan oleh PPP," ujar Arsul.

Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menolak usulan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur (Jatim) untuk menjadi seorang calon presiden (capres).

"Absolutely not!" ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Gus Yahya Sebut R20 Akan Bahas Upaya Jadikan Agama sebagai Solusi, Bukan Masalah

Gus Yahya hanya berkomentar singkat perihal usulan DPW PPP Jatim itu. "Saya enggak bisa, enggak boleh," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com