Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2022, 18:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya lebih berhati-hati mengambil kebijakan menyusul adanya 28 negara yang telah meminta bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (11/10/2022).

"Bapak presiden menyampaikan, di IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan. (Sebanyak) 14 sudah masuk dan 14 dalam proses," ujar Airlangga.

"Ini magnitude-nya lebih besar dari krisis 1998 di mana itu di beberapa negara ASEAN. Bapak Presiden mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara hati-hati," kata dia.

Baca juga: Relawan Jokowi Minta Menteri dari Nasdem Diganti, Johnny Plate: Urusan Remeh Temeh

Menurut Airlangga, Presiden juga berpesan agar jangan sampai Indonesia mengambil kebijakan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Inggris.

Adapun Inggris mengambil kebijakan memangkas pajak dan subsidi energi yang ditanggapi negatif oleh pasar sehingga memicu anjloknya nilai tukar poundsterling.

"Kita lihat di Indonesia depresiasi rupiah-nya 6 persen, namun relatif masih lebih tinggi dari negara lain termasuk Malaysia, Thailand. Sehingga relatif indonesia lebih moderat," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 28 negara sudah mengantre untuk meminjam dana dari IMF.

Baca juga: Luhut Pastikan RI Tidak Termasuk 28 Negara yang Antre Jadi Pasien IMF

Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi global yang yang semakin tidak pasti.

"Pagi tadi saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," ujar Jokowi saat membuka "Investor Daily Summit 2022" yang disiarkan secara daring pada Selasa.

"Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," kata dia.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa hampir semua negara di dunia saat ini mengalami inflasi.

Belum lagi, ada dampak dari perubahan iklim dan situasi geopolitik yang memperparah krisis ekonomi dan energi.

Baca juga: Gara-gara Krisis dan Inflasi, Jokowi: 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

Menurut Jokowi, dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat.

"Apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter dan pengelolaan fiskal, apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3 persen, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2 persen," kata Jokowi.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Yang harganya sangat mahal sekali, tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan kita harus tetap optimis," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.