Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan

Kompas.com - 11/10/2022, 18:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya lebih berhati-hati mengambil kebijakan menyusul adanya 28 negara yang telah meminta bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (11/10/2022).

"Bapak presiden menyampaikan, di IMF sudah ada 28 negara yang masuk untuk memperoleh bantuan. (Sebanyak) 14 sudah masuk dan 14 dalam proses," ujar Airlangga.

"Ini magnitude-nya lebih besar dari krisis 1998 di mana itu di beberapa negara ASEAN. Bapak Presiden mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara hati-hati," kata dia.

Baca juga: Relawan Jokowi Minta Menteri dari Nasdem Diganti, Johnny Plate: Urusan Remeh Temeh

Menurut Airlangga, Presiden juga berpesan agar jangan sampai Indonesia mengambil kebijakan sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Inggris.

Adapun Inggris mengambil kebijakan memangkas pajak dan subsidi energi yang ditanggapi negatif oleh pasar sehingga memicu anjloknya nilai tukar poundsterling.

"Kita lihat di Indonesia depresiasi rupiah-nya 6 persen, namun relatif masih lebih tinggi dari negara lain termasuk Malaysia, Thailand. Sehingga relatif indonesia lebih moderat," kata Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 28 negara sudah mengantre untuk meminjam dana dari IMF.

Baca juga: Luhut Pastikan RI Tidak Termasuk 28 Negara yang Antre Jadi Pasien IMF

Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi global yang yang semakin tidak pasti.

"Pagi tadi saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," ujar Jokowi saat membuka "Investor Daily Summit 2022" yang disiarkan secara daring pada Selasa.

"Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," kata dia.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa hampir semua negara di dunia saat ini mengalami inflasi.

Belum lagi, ada dampak dari perubahan iklim dan situasi geopolitik yang memperparah krisis ekonomi dan energi.

Baca juga: Gara-gara Krisis dan Inflasi, Jokowi: 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

Menurut Jokowi, dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat.

"Apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter dan pengelolaan fiskal, apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3 persen, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2 persen," kata Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Nasional
Isi 'Amicus Curiae' yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Isi "Amicus Curiae" yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Nasional
Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Nasional
Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com