Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut “Biru” Lepas dari Koalisi, Nasdem: Jangan Menyudutkan apalagi Sebar Hoaks

Kompas.com - 10/10/2022, 16:34 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bersaing dengan sehat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut “biru” keluar dari pemerintahan karena punya calon presiden (capres) sendiri.

“Hasto ngomong apa saja silakan. Omongan seseorang itu cermin hati dan pikirannya,” tutur Effendi pada wartawan, Senin (10/10/2022).

“Kalau ada persaingan maka dilakukan dengan cara fair dan sehat. Bukan saling menyudutkan, apalagi menyebarkan hoaks dan fitnah,” sambungnya.

Baca juga: Kiasan Biru Terlepas Hasto dan Nasdem yang Menyeberang

Ia yakin Presiden Joko Widodo tak akan melakukan reshufle untuk menggantikan tiga kader Partai Nasdem yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Effendi memandang Jokowi bakal menghargai peran Surya Paloh dan Partai Nasdem yang turut berjuang untuk kemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Saya yakin Jokowi sadar itu. Betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi,” ucapnya.

Terkait pengusungan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres Partai Nasdem, lanjut dia, hal itu merupakan persiapan untuk kontestasi perebutan kursi RI-1, 2024 nanti.

Sedangkan Kabinet Indonesia Maju adalah hasil koalisi berbagai parpol pada Pilpres 2019.

Ia menegaskan keputusan itu tak membuat Partai Nasdem berhenti mendukung Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.

“Jadi kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini sampai akhir masa jabatan,” tandasnya.

Sebelumnya secara tersirat Hasto menyampaikan “biru” terlepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah menentukan capres sendiri.

Baca juga: PDI-P Singgung Soal Biru: Dulu Dirobek karena Bendera Belanda, Sekarang Jadikan Anies Capres

Ia mengatakan hal tersebut dengan menunjukan sebuah lukisan yang menggambarkan pejuang merobek warna biru pada bendera Bendera pada 10 November 1945 di Surabaya.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ungkapnya dalam perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Adapun sebagai salah satu parpol koalisi pemerintah, Partai Nasdem punya tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com