Hasto Sebut “Biru” Lepas dari Koalisi, Nasdem: Jangan Menyudutkan apalagi Sebar Hoaks

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut “biru” keluar dari pemerintahan karena punya calon presiden (capres) sendiri.

“Hasto ngomong apa saja silakan. Omongan seseorang itu cermin hati dan pikirannya,” tutur Effendi pada wartawan, Senin (10/10/2022).

“Kalau ada persaingan maka dilakukan dengan cara fair dan sehat. Bukan saling menyudutkan, apalagi menyebarkan hoaks dan fitnah,” sambungnya.

Ia yakin Presiden Joko Widodo tak akan melakukan reshufle untuk menggantikan tiga kader Partai Nasdem yang saat ini menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Effendi memandang Jokowi bakal menghargai peran Surya Paloh dan Partai Nasdem yang turut berjuang untuk kemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Saya yakin Jokowi sadar itu. Betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi,” ucapnya.

Terkait pengusungan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres Partai Nasdem, lanjut dia, hal itu merupakan persiapan untuk kontestasi perebutan kursi RI-1, 2024 nanti.

Ia menegaskan keputusan itu tak membuat Partai Nasdem berhenti mendukung Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.

“Jadi kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini sampai akhir masa jabatan,” tandasnya.

Sebelumnya secara tersirat Hasto menyampaikan “biru” terlepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah menentukan capres sendiri.

Ia mengatakan hal tersebut dengan menunjukan sebuah lukisan yang menggambarkan pejuang merobek warna biru pada bendera Bendera pada 10 November 1945 di Surabaya.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ungkapnya dalam perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Adapun sebagai salah satu parpol koalisi pemerintah, Partai Nasdem punya tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Ketiganya adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate.