Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Kompas.com - 07/10/2022, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah besar diambil oleh Partai Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih sebagai satu dari tiga bakal capres yang digadang-gadang Nasdem. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dari tiga nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif lantaran dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.

Anies, yang hadir dalam deklarasi tersebut, langsung menerima pinangan Nasdem. Dengan tugas baru ini, Anies mengaku bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya.

Berbagai dinamika muncul pascadeklarasi ini. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang tidak setuju.

Baca juga: Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Sejumlah kader mundur

Nasdem terang-terangan bahwa beberapa kader mereka mundur setelah Anies dideklarasikan sebagai capres. Kader yang mundur itu berasal dari sejumlah daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya menghormati keputusan sejumlah kader yang mengundurkan diri. Menurutnya, Nasdem tak bisa menghalangi keputusan para kadernya.

"Kata ketua umum, keputusan kemarin ini juga akan menyeleksi loyalitas kader terhadap partai. Jadi, ini akan terjadi seleksi alam," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2022).

Menurut Ali, Nasdem memang tidak bisa mengakomodir keinginan seluruh kader partai. Namun, seharusnya, kader mengikuti keputusan partai.

"Nah kalau kemudian kamu tidak setuju, ya saya pikir monggo silakan keluar. Nah itu adalah sebuah kedewasaan kita dalam berorganisasi," kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Namun demikian, kata Ali, pascadeklarasi Anies capres, Nasdem kian besar. Meski beberapa kader mundur, dia mengeklaim, puluhan ribu lainnya bergabung ke Nasdem.

"Dengan pendeklarasian ini, bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu tiap hari orang masuk Nasdem," kata Ali kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com