Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Kompas.com - 07/10/2022, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah besar diambil oleh Partai Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih sebagai satu dari tiga bakal capres yang digadang-gadang Nasdem. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dari tiga nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif lantaran dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.

Anies, yang hadir dalam deklarasi tersebut, langsung menerima pinangan Nasdem. Dengan tugas baru ini, Anies mengaku bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya.

Berbagai dinamika muncul pascadeklarasi ini. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang tidak setuju.

Baca juga: Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Sejumlah kader mundur

Nasdem terang-terangan bahwa beberapa kader mereka mundur setelah Anies dideklarasikan sebagai capres. Kader yang mundur itu berasal dari sejumlah daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya menghormati keputusan sejumlah kader yang mengundurkan diri. Menurutnya, Nasdem tak bisa menghalangi keputusan para kadernya.

"Kata ketua umum, keputusan kemarin ini juga akan menyeleksi loyalitas kader terhadap partai. Jadi, ini akan terjadi seleksi alam," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2022).

Menurut Ali, Nasdem memang tidak bisa mengakomodir keinginan seluruh kader partai. Namun, seharusnya, kader mengikuti keputusan partai.

"Nah kalau kemudian kamu tidak setuju, ya saya pikir monggo silakan keluar. Nah itu adalah sebuah kedewasaan kita dalam berorganisasi," kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Namun demikian, kata Ali, pascadeklarasi Anies capres, Nasdem kian besar. Meski beberapa kader mundur, dia mengeklaim, puluhan ribu lainnya bergabung ke Nasdem.

"Dengan pendeklarasian ini, bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu tiap hari orang masuk Nasdem," kata Ali kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Etika politik

Keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan juga disorot oleh sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya menghormati keputusan Nasdem dan tak bisa ikut campur.

"Kan Nasdem yang mencalonkan presiden," kata Hasto ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa Nasdem merupakan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sama seperti PDI-P dan beberapa partai lainnya.

Menurut Hasto, setiap partai politik pendukung pemerintah punya tanggung jawab yang sama, mengawal pemerintahan hingga selesai pada 2024. Dia menyebut, itu menjadi bagian dari etika politik partai pengusung pemerintah.

"Seharusnya menjadi bagian dari etika politik," tuturnya.

Untung rugi

Deklarasi Anies sebagai capres ini dinilai membawa sejumlah keuntungan, sekaligus kerugian buat Nasdem.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Nasdem itu bukan tanpa risiko. Menurutnya, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle tiga menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut, Nasdem mengambil keputusan yang berani dengan mengusung Anies sebagai capres.

Namun, menurutnya, langkah ini berpotensi membuat Nasdem ditinggalkan oleh sebagian pemilihnya, utamanya dari kalangan akar rumput.

"Ketika Nasdem mengusung Anies, maka basis grassroot (akar rumput) Nasdem akan melemah dan Nasdem berpotensi ditinggal pemilihnya sendiri karena terjadinya split ticket voting," kata Pangi kepada Kompas.com, Rabu (5/10/2022).

Split ticket voting dapat diartikan sebagai terbelahnya dukungan politik pemilih dalam dua agenda pemilihan yang berbeda, misalnya pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg).

Menurut Pangi, fenomena itu mungkin terjadi di Nasdem lantaran ada ketidaksesuaian antara pilihan elite dengan suara akar rumput terhadap sosok capres yang diusung.

Hasil survei Voxpol Center Juli lalu misalnya, menunjukkan bahwa responden dari kalangan akar rumput di daerah Indonesia Timur seperti Papua, NTT, dan Manado lebih memilih Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai capres (78,8 persen) ketimbang Anies (36,7 persen).

Sementara, menurut survei, Anies unggul di DKI Jakata (81,3 persen), Jawa Barat, dan Banten.

Baca juga: PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Oleh karenanya, Pangi menduga, ke depan Nasdem akan berupaya melebarkan wilayah basis pemilihnya untuk menggaet potensi-potensi suara baru.

Besar kemungkinan partai yang dimotori Surya Paloh itu bakal bekerja keras untuk membangun identitas Nasdem yang seolah kongruen alias sebangun dengan Anies.

"Semakin tinggi identitas bahwa Anies adalah Nasdem dan Nasdem identik dengan Anies, maka peluang Nasdem untuk mendapatkan insentif efek ekor jas pada kelender pemilu serentak nanti akan semakin besar," ujar Pangi.

"Sebaliknya, jika Nasdem gagal dalam stempel identitas Anies, maka tidak akan memberikan dampak elektoral yang signifikan terhadap pertumbuhan elektoral Nasdem, malah akan berpotensi sebagai pemantik konflik di internal partai," tuturnya.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengamini bahwa menurut survei sejumlah lembaga, basis konstituen Nasdem lebih memilih sosok Ganjar Pranowo sebagai capres lantaran Gubernur Jawa Tengah itu dianggap lebih nasionalis.

Namun, menurut Adi, mundurnya satu-dua kader pascadeklarasi Anies capres tak bisa serta merta diartikan bahwa Nasdem banyak ditinggalkan kadernya karena keputusan mereka.

Baca juga: Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Sebab, sejauh ini kader yang mundur baru segelintir, bukan kolektif besar-besaran.

"Menurut saya itu juga terjadi pada partai politik lain, riak-riak kecil efek dari kemarahan kader tidak setuju dengan keputusan politik itu biasa," kata Adi kepada Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Menurut Adi, perlu dilakukan riset mendalam untuk mengetahui apakah deklarasi Anies sebagai capres berimbas pada pengurangan atau justru penambahan suara Nasdem.

Perihal ini tak bisa dibuktikan dengan praduga, asumsi, maupun hanya berkaca dari satu dua kasus saja.

"Maka yang paling mungkin ya harus menggunakan survei-survei kuantitatif, ditanya kepada pemilih Nasdem, apakah pemilih Nasdem kecewa, menerima, atau menimbang atau berlipat ganda setelah Anies disebutkan sebagai calon presiden," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri jadi Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri jadi Amicus Curiae Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com