Kompas.com - 05/10/2022, 05:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi, partai yang dimotori Surya Paloh itu kini sudah memiliki calon presidennya sendiri.

Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan tiga nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Dari tiga nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif. Orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu dinilai sebagai sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Nasdem Resmi Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri.

Anies, yang hadir dalam deklarasi tersebut, langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang, langkah ini demi kemajuan bangsa.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya.

Baca juga: Terima Ajakan Nasdem Jadi Capres 2024, Anies: Demi Bangsa Indonesia

Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

Sementara, soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan.

"Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain. Itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," katanya.

Sementara, perihal koalisi, Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Nasdem, Demokrat, dan PKS saling melakukan penjajakan untuk Pemilu 2024. Namun, koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata Paloh.

Tetap dukung pemerintah

Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan.

"Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini sampai akhir masa jabatan," katanya.

Baca juga: Nasdem Bebaskan Anies Pilih Sendiri Cawapres 2024

Paloh mengatakan, tak ada perbedaan apa pun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Meski ada kekurangan di sana-sini, namun, Paloh menyebut, menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan.

"Kekurangan pasti ada, dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawaitu, dengan niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini," tuturnya.

Paloh menuturkan, Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem. Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut.

"Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan, apa tanggapan beliau soal pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan, 'ya baik, bagus, saya menghargai itu'. Dan saya pikir ini lebih dari cukup," kata Paloh.

Baca juga: Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Menurut Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir.

Paloh bahkan mengeklaim, dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan presiden.

Oleh karenanya meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan, komunikasi antara dia dan kepala negara masih terjaga baik.

"Hubungan dengan Pak Jokowi mantaplah," kata Paloh.

Pemerintah tak merespons

Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan, saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.

"Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka," kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dengan Jokowi Tetap Baik

Respons yang sama juga ditunjukkan oleh partai penguasa, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyebut, saat ini Indonesia masih berduka karena kerusuhan Kanjuruhan.

Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut.

"Lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Kendati demikian, Puan bilang, seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem.

Etika politik

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa risiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle 3 menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan.

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, sempat mengatakan, Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi jika mengusung Anies sebagai capres atau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada Pemilu 2024.

Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Menurut Pangi, jika berkongsi dengan oposisi, secara etika politik Nasdem harus menarik diri dari kabinet.

"Nasdem hari ini juga kesulitan mungkin untuk cepat memutuskan capres definitifnya, mungkin ya karena Partai Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Pangi berpendapat, situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Nasdem dinilai belum sanggup menarik tiga menterinya dari kabinet karena langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi mereka pada pemilu mendatang.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Posisi Nasdem, menurut Pangi, sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai disebut tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Meski sulit, Pangi menduga, Nasdem tetap akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI-P atau Gerindra, maka, mustahil partai tersebut dapat mengusung Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

"Nasdem kan bisa kita rasakan, posisi sebagai the ruling party sedikit banyaknya meyulitkan untuk mengusung Anies," kata Pangi lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Digital Forensik

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.