Kompas.com - 04/10/2022, 05:43 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diusung sebagai calon presiden (capres) dari Partai Nasdem.

Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Senin (3/10/2022).

Surya meyakini Anies adalah figur capres terbaik untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Deklarasi Anies Capres dan Karpet Merah dari Nasdem...

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dipilih empat bulan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem mengusulkan tiga kandidat capres.

Nama selain Anies adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Keleluasaan

Salah satu yang menarik dari deklarasi ini adalah keleluasaan yang diberikan Surya kepada Anies. 

Surya memberikan kekebasan ruang gerak dan keputusan pada Anies terkait pilihan politiknya.

Ada dua hal yang disampaikan Surya, pertama, ia tak meminta Anies harus menjadi kader Partai Nasdem. Surya mengatakan, itu sepenuhnya merupakan keputusan Anies.

"Masa kita bilang jangan masuk Nasdem atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-duanya nggak ada sama kita, itu yang menentukan Bung Anies," paparnya.

Baca juga: Langsung Kerja Lagi Usai Deklarasi Nasdem, Anies: Saya Masih Fokus Urus Jakarta

Keleluasaan kedua, Surya membiarkan Anies memilih sendiri calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya.

Ia mengeklaim pihaknya memberikan otoritas penuh pada Anies untuk memilih pendampingnya sendiri.

"Bagaimana kita mau pilih Wakil Presiden yang tiba-tiba enggak cocok. Belum apa-apa sudah cari penyakit," sebutnya.

Keuntungan untuk Nasdem

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai keleluasaan yang diberikan Surya pada Anies bukan tanpa tujuan.

Dua keleluasaan itu, menurut Ari, bakal memberikan keuntungan untuk Partai Nasdem.

Pertama, Partai Nasdem dinilai mendapat keuntungan politik dengan menawarkan Anies sebagai capres. Padahal, Anies bukan merupakan kader partai tersebut.

“Ibaratnya Nasdem seperti market place yang ‘menjual’ Anies tetapi dapat komisi politik dari pihak penjual, dalam hal ini Partai Demokrat, PKS, atau klan Cendana,” ujar Ari pada Kompas.com, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Ari menilai, pengusungan ini menjadikan Partai Nasdem sebagai "aplikator politik" yang bakal mendapat keuntungan tersendiri jika Anies memenangkan Pilpres 2024.

“Nasdem memiliki advantage nantinya akan mendominasi kabinet dengan penempatan kader-kadernya sebagai menteri,” ucap dia.

Keuntungan lain, Partai Nasdem punya keluwesan politik jika Anies dirundung masalah.

“Jika ada turbulensi atau gempa politik terhadap Anies, Nasdem akan mudah untuk melakukan strategi exit politik dengan menegasikan kalau Anies bukan kadernya,” tuturnya.

Di sisi lain, Ari menduga bahwa Surya sebenarnya tak memberikan keleluasaan tanpa batas pada Anies.

Baca juga: Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Ia memandang, proses penentuan cawapres untuk Anies tak akan lepas dari intervensi Surya.

Posisi tersebut bakal membuat Partai Nasdem punya nilai tawar yang tinggi dalam proses penjajakan koalisi.

“Tetap saja dalam realitasnya (pemilihan cawapres) akan ditentukan oleh Surya Paloh sebagai king maker,” ungkap dia.

“Paloh dengan mudah menawarkan posisi cawapres kepada partai lain yang bisa dikendalikannya,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.