Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Kompas.com - 07/10/2022, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Etika politik

Keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan juga disorot oleh sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya menghormati keputusan Nasdem dan tak bisa ikut campur.

"Kan Nasdem yang mencalonkan presiden," kata Hasto ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa Nasdem merupakan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sama seperti PDI-P dan beberapa partai lainnya.

Menurut Hasto, setiap partai politik pendukung pemerintah punya tanggung jawab yang sama, mengawal pemerintahan hingga selesai pada 2024. Dia menyebut, itu menjadi bagian dari etika politik partai pengusung pemerintah.

"Seharusnya menjadi bagian dari etika politik," tuturnya.

Untung rugi

Deklarasi Anies sebagai capres ini dinilai membawa sejumlah keuntungan, sekaligus kerugian buat Nasdem.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, upaya Nasdem itu bukan tanpa risiko. Menurutnya, langkah tersebut mengancam tiga menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.

"Potensi risiko yang paling besar adalah ancaman reshuffle tiga menteri Nasdem di pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (3/10/2022).

Adapun tiga menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan.

Baca juga: Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Lebih jauh, terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024.

Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini.

"Nama Anies disinyalir berlawanan dengan lingkaran kekuasaan," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut, Nasdem mengambil keputusan yang berani dengan mengusung Anies sebagai capres.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com