Kompas.com - 04/10/2022, 22:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi Yudisial (KY) memperketat tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). Langkah ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KY menyusul ditetapkannya hakim agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Komisi Yudisial akan lebih memperketat lagi terutama pada seleksi rekam jejak hakim," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Pada hari ini, KY mengumumkan ada 88 calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Secara rinci, ada 43 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, untuk kamar perdata ada sembilan orang, kamar agama ada 22 orang yang lolos, kamar tata usaha negara ada enam calon yang lolos, dan kamar tata usaha negara khusus pajak ada delapan nama yang lolos.

Selain itu, melansir pemberitaan Kompas.id, ada pula 13 calon hakim ad hoc HAM yang juga lolos seleksi administrasi.

Baca juga: Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Siti menyatakan, pengetatan seleksi kali ini bukan berarti bahwa selama ini KY kurang ketat saat melakukan seleksi. Akan tetapi, tahapan penjaringan hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA tahun 2022 akan dibuat jauh lebih ketat menyusul penangkapan Sudrajad Dimyati.

Oleh karena itu, KY akan memperluas proses pencarian rekam jejak. Salah satunya dengan bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk elemen masyarakat, tak terkecuali media massa untuk memberikan masukkan mengenai calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc yang lolos seleksi.

"Saya mengimbau masyarakat agar memberikan masukan terutama tentang calon yang sudah lolos administrasi," ujar dia.

Baca juga: DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Sementara itu, bagi nama-nama calon hakim agung yang dinyatakan lolos, berhak mengikuti seleksi kualitas yang akan dilaksanakan pada 17-18 Oktober 2022. Untuk materi seleksi kualitas meliputi menulis makalah di tempat dengan judul ditentukan KY.

Kemudian studi kasus hukum, studi kasus kode etik, dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dan terakhir tes objektif.

Persetujuan Sudrajad Dimyati dicabut

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mencabut persetujuan hakim agung Sudrajad Dimyati. Keputusan itu diambil pada saat Rapat Paripurna kedelapan masa sidang I, tahun sidang 2022-2023 yang digelar hari ini.

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/9/2022). Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/9/2022). Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya, termasuk pegawai pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna.

Baca juga: KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

"Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Dasco tanda persetujuan.

Sebelum keputusan itu diambil, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan bahwa pihaknya menggelar rapat internal pada Senin (3/10/2022).
Rapat itu menjadi awal keputusan Komisi III mencabut persetujuan hakim agung untuk Sudrajad Dimyati.

"Memutuskan, bahwa Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap hakim agung RI atas nama Sudrajad Dimyati SH, MH yang merupakan hasil uji kelayakan di Komisi III DPR RI pada tanggal 18 September 2014 dan telah disetujui dalam rapat paripurna tanggal 23 September 2014 yang lalu," ucap Pangeran.

Baca juga: Kuasa Hukum Yosep Parera Tersangka Kasus Suap Hakim Agung Ungkap Isi Surat yang Ditulis Kliennya

Pangeran mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung adalah ranah dari Komisi III DPR. Oleh karena itu, Komisi III disebut bertanggungjawab melakukan evaluasi terhadap hakim agung yang dipilih dalam melakukan tugas maupun wewenangnya.

Seluruh tersangka sudah ditahan

Terpisah, KPK kembali menahan seorang tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Sudrajad Dimyati. Dengan penahanan ini, maka seluruh tersangka yang terkait dalam kasus ini telah ditahan Komisi Antirasuah.

Adapun tersangka yang baru ditahan yakni Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Sebelumnya pada Senin (3/10/2022) kemarin, KPK telah menahan rekan Ivan, Heryanto Tanaka.

Baik Ivan maupun Heryanto keduanya merupakan penyuap Sudrajad dalam perkara ini.

Baca juga: Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

"IDKS ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022 di Rutan Polres Jakarta Timur," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Selasa malam.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur, Selasa (4/10/2022).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Ivan Dwi Kusuma Sujanto, di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur, Selasa (4/10/2022).

Adapun tujuh orang lainnya selain Sudrajad Dimyati, telah ditahan terlebih dahulu setelah KPK melaksanakan operasi tangkap tangan pada 23 September lalu.

Dari delapan orang itu, lima di antaranya adalah penerima suap yang beradal dari lingkungan MA, yakni panitera pengganti MA Tri Pangesti, PNS kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta PNA MA Albasri dan Redi.

Sementara, tersangka pemberi suap yakni Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto.

Baca juga: Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dimyati diduga menerima suap sebsar Rp 800 juta supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Sementara itu, Dedi disebut menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly sebesar Rp 100 juta.

Suap tersebut diberikan oleh Heryanto dan Ivan selaku penggugat melalui kuasa hukumnya, Yosep dan Eko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Nasional
Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.