Polemik "Prank" KDRT Baim Wong, Ini Ancaman Pidana Laporan Palsu

Selain itu, perbuatan Baim dinilai melanggar hukum pidana karena dianggap membuat laporan palsu ke polisi.

Delik laporan palsu dan ancaman hukumannya

Ancaman sanksi terhadap pihak-pihak yang membuat laporan palsu kepada aparat kepolisian diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 220 KUHP berbunyi: barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

Terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi terkait dugaan tindak pidana laporan palsu, yakni:

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
2. Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana.
3. Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Polisi Tindak Baim Wong karena Buat Laporan KDRT untuk Prank

Jika pihak yang membuat laporan palsu kemudian diperkarakan hingga pengadilan, tetapi dia masih tetap menyampaikan pengakuan palsu di hadapan hakim, maka dia juga bisa disanksi dengan pasal lain, yakni Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang keterangan palsu.

Isi Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 242

(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(Editor : Rakhmat Nur Hakim)