Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Kompas.com - 30/09/2022, 16:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

GRESIK, KOMPAS.com - Sejumlah pengusaha sarang burung walet mengeluhkan kesulitan melakukan ekspor ke China saat berdialog dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di pabrik sarang burung walet PT Husein Alam Indah, Gresik, Jawa Timur, Kamis (30/9/2022).

"Kita menemui kesulitan untuk bisa ekspor langsung ke China karena beberapa hambatan  di antaranya masalah impor protokol, itu yang sampai sekarang menjadi momok kita," kata salah seorang pengusaha bernama Rosi Amsari.

Baca juga: Dukung Perkembangan Produk Lokal, Heavenly Group Launching Suplemen Kesehatan Sarang Burung Walet

Rosi mengatakan, protokol impor yang diterapkan China menyulitkan pengusaha sarang burung walet yang berstatus usaha mikro, kecil, dan menengah melakukan ekspor.

Ia mengatakan, para pengusaha juga mengeluhkan aturan dari China yang mengharuskan kandungan nitrit pada sarang walet maksimal 30 ppm, berbeda dengan negara lain yang bisa mencapai 120 ppm.

"Efek dari nitrit 30 ppm itu akan menghancurkan budi daya atau populasi dari burung walet itu sendiri. Kenapa? Karena pada usia 45 hari atau 1 bulan sarang dirampas, diambil tanpa mengetahui sistem regenerasi," ujar Rosi

Ia khawatir, ketentuan itu dapat menghilangkan budi daya dan populasi burung walet di Indonesia dalam waktu 5-10 tahun.

Baca juga: Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Pengusaha lainnya, Erliyana, mengeluhkan rumitnya izin ekspor sarang burung walet ke China.

"Sangat rumit izinnya dan lagi macam-macam. Ini dsurvei berapa kali tidak kunjung selesai surveinya, selalu gagal walaupun sudah dibantu dengan pejabat-pejabat yang terkait," kata dia.

Oleh karena itu, pengusaha yang sudah berkiprah sejak tahun 1990 itu meminta bantuan pemerintah agar turun tangan mencari solusi dari masalah-masalah itu.

"Saya harap ini nanti bisa maju bersama, kasihan dengan karyawan-karyawan tidak ada kerjanya, Pak," ujar Eriyana.

Baca juga: Sedang Cari Sarang Burung Walet, Seorang Pria Terjatuh ke Gua Sedalam 100 Meter di Bener Meriah, Aceh

Respons Wapres

Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah mendengar keluhan para pengusaha dan akan mencari solusinya.

Ia menyebutkan, masalah sarang burung walet pernah dibicarakan dalam sidang kabinet karena industri ini dinilai memiliki potensi dan bisa menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat.

"Karena itu pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk memperluas pasar, kemudian memberikan bimbingan teknis dan mendorong supaya ada permodalan bisa diberikan melalui KUR dan berbagai hal," kata Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Ingin Ekspor Pertanian Terus Didorong, dari Porang, Sarang Walet, hingga Edamame

Ia mengatakan, pasar sarang burung walet cukup luas tetapi yang potensial berada di China.

"Hanya memang di RRC ini ada persyaratan-persyaratan yang tadi saya dengar, sulit ada yg agak rigid sehingga yang bisa masuk ke sana itu hanya dgn kualifikasi tertentu dan jumlahnya justru tidak terlalu banyak," kata dia

Ma'ruf mengakui hal ini merupakan masalah karena harga jual sarang burung walet yang diekspor ke negara lain tidak setinggi bila diekspor ke China.

"Oleh karena itu masalah-masalah ini saya minta nanti disampaikan secara detail dan kita akan coba mencari jalan gimana supaya bisa menembus," ujar Ma'ruf.

Ia pun menegaskan, pemerintah menaruh perhatian khusus pada industri sarang burung walet, baik dari sisi pengelolaan, pengolahan, maupun pemasarannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com