Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Kompas.com - 29/09/2022, 20:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka data soal realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian dan lembaga pada 2022.

Dari semua kementerian dan lembaga yang ada, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tercatat paling sedikit menggunakan PDN dibandingkan kementerian lainnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Besarnya PDN yang diserap oleh Kemenkominfo tercatat hanya 7 persen.

"Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan kalau enggak cepat-cepat mau saya buka semua angkanya, kementerian mana, daerah mana yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa?" ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, pangdam, kapolda dan kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

"Ini 10 kemeterian, lembaga yang anggarannya besar, realisaisnya seperti ini, angkanya ada semuanya," lanjutnya.

Baca juga: Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Baru Rp 400 Triliun, Jokowi Ingatkan Ini


Dalam data yang dipaparkan Jokowi, terdapat 10 kementerian dan lembaga yang diberikan anggaran paling tinggi dari pada anggaran di kementerian dan lembaga lain.

Data tersebut juga mengungkapkan realisasi penggunaan PDN 10 kementerian dan lembaga

Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kemendikburistek realisasi 72,7 persen

2. Polri realisasi 70 persen

3. Kemen PUPR realisasi 69,2 persen

4. Kemenhub realisasi 61,3 persen

5. Kemenkumham realisasi 57,2 persen

6. Kementan realisasi 48,9 persen

7. Kemenkeu realisasi 48 persen

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Alokasikan 40 Persen Anggaran PBJ untuk Belanja Produk Dalam Negeri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com