Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka data soal realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian dan lembaga pada 2022.

Dari semua kementerian dan lembaga yang ada, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tercatat paling sedikit menggunakan PDN dibandingkan kementerian lainnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Besarnya PDN yang diserap oleh Kemenkominfo tercatat hanya 7 persen.

"Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan kalau enggak cepat-cepat mau saya buka semua angkanya, kementerian mana, daerah mana yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa?" ujar Jokowi dalam sambutannya pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, pangdam, kapolda dan kajati di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

"Ini 10 kemeterian, lembaga yang anggarannya besar, realisaisnya seperti ini, angkanya ada semuanya," lanjutnya.

Baca juga: Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Baru Rp 400 Triliun, Jokowi Ingatkan Ini

Dalam data yang dipaparkan Jokowi, terdapat 10 kementerian dan lembaga yang diberikan anggaran paling tinggi dari pada anggaran di kementerian dan lembaga lain.

Data tersebut juga mengungkapkan realisasi penggunaan PDN 10 kementerian dan lembaga

Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Kemendikburistek realisasi 72,7 persen

2. Polri realisasi 70 persen

3. Kemen PUPR realisasi 69,2 persen

4. Kemenhub realisasi 61,3 persen

5. Kemenkumham realisasi 57,2 persen

6. Kementan realisasi 48,9 persen

7. Kemenkeu realisasi 48 persen

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Alokasikan 40 Persen Anggaran PBJ untuk Belanja Produk Dalam Negeri

8. Kemenkes realisasi 32,4 persen

9. Kemenhan realisasi 26,2 persen

10. Kemenkominfo realisasi 7 persen

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa penggunaan PDN merupakan tindak lanjut dari aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.

Kepala negara menekankan, jangan sampai saya situasi ekonomi sulit saat ini kementerian dan lembaga lebih banyak membeli barang-barang impor.

Baca juga: Kejar Target Belanja Produk Dalam Negeri, Kementerian PUPR Teken Paket Komitmen Senilai Rp 778 Miliar

Terlebih jika uang yang digunakan untuk membeli barang impor berasal dari pajak masyarakat.

"Jangan sampai sekali lagi dalam posisi ekonomi yang tidak mduah ini APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, dari deviden BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, produk koperasi, kenapa tidak ke sana ?" tambah Jokowi.