Sementara, Demokrat ingin mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.
“Jadi masih dinamis. Kita ingin yang terbaik buat rakyat, yang paling potensial menang, yang paling punya kapasitas memimpin bangsa,” kata Kholid.
Sementara, Partai Demokrat mengisyaratkan alotnya pembahasan sosok capres dan cawapres yang akan diusung ketiga partai.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menghormati mekanisme penentuan capres-cawapres dua calon mitranya. Namun, Demokrat juga ingin sikap itu dimiliki oleh PKS dan Nasdem.
Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-PKS Alot Tentukan Cawapres, Demokrat Minta Usulannya Dihargai
"Kami menghargai dan menghormati independensi mekanisme penentuan capres-cawapres dari tiap parpol sahabat calon mitra koalisi. Harapan kami, begitu pula dengan sikap parpol sahabat calon mitra koalisi terhadap usulan paslon dari kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).
Herzaky mengatakan, Demokrat belum menentukan kandidat capres-cawapres yang dipilihnya. Sebab, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum ketuk palu.
Dia pun tak menampik masih banyak perbedaan antara partainya dengan PKS dan Nasdem.
Merespons ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung meresmikan koalisi mereka salah satunya karena posisi Nasdem yang kompleks.
Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.
"Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi. Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?" kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).
Baca juga: Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat
Tak hanya itu, kata Yunarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya hubungan personal yang dekat dengan Presiden Jokowi. Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.
"Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh," ujar Yunarto.
Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.
Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintahan bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah.
"Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk Nasdem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem," ucap Yunarto.
Persoalan tak hanya berhenti di situ. Menurut Yunarto, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS juga sulit menentukan nama capres dan cawapres.
Yunarto memprediksi, jika benar Demokrat-Nasdem-PKS berkoalisi, besar kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.