Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: Antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung mendeklarasikan koalisi. Padahal, ketiganya sudah lama saling menjajaki.

Pertemuan para elite beberapa kali digelar. Figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bahkan sudah dibahas.

Namun, tampaknya, perundingan masih alot sehingga ketiga partai belum juga mengucap kata sepakat.

Sebagian berpandangan, tarik ulur koalisi ini tak lepas dari dilemanya Partai Nasdem.

80 persen

Belum lama ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengeklaim, rencana koalisi partainya dengan Demokrat dan PKS kian menguat. Bahkan ia menyebut, persentase keberhasilannya di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Kendati demikian, Willy mengakui bahwa ada sejumlah hambatan terkait rencana koalisi ini. Pertama, ketiga partai belum pernah bekerja sama.

“Tentu ini enggak bisa kawin paksa kan, tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah, ranah antarpartai, dan ranah antara kandidat (capres-cawapres) dengan partai,” ujarnya.

Tantangan kedua soal membangun kesepahaman visi serta figur capres dan cawapres. Menurut Willy, pembahasan terkait ini tidaklah mudah.

"Itu tidak sederhana, dua layer ini. Harus berjalan secara simultan," ujarnya.

Bahas capres cawapres

Meski belum mendeklarasikan koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah membahas figur capres dan cawapres.

Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh capres terkuat yang bakal mereka usung. Sosok Anies disebut bisa diterima ketiga partai.

"Kalau dari sisi capres, sosok Anies Baswedan menjadi yang terkuat dalam pembahasan meskipun tidak menutup pada pilihan yang lain,” kata Kholid pada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Menurut Kholid, PKS dan Anies punya hubungan baik pada Pilkada DKI 2017 meski mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu bukan kader partainya.

Kholid juga menyebut, Nasdem punya kecocokan dengan Anies, apalagi dia menjadi salah satu kandidat capres yang diusulkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) partai besutan Surya Paloh tersebut.

Begitu pun dengan Demokrat, Kholid mengatakan, partai bintang mercy itu terbuka untuk mengusung Anies.

Tak hanya capres, saat ini ketiga parpol juga masih membahas figur cawapres. Kholid mengungkap, partainya mengajukan tiga nama yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Lalu, Partai Nasdem mengusulkan dua figur, yaitu Panglima TNI Jenderal Panglima Andika dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara, Demokrat ingin mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

“Jadi masih dinamis. Kita ingin yang terbaik buat rakyat, yang paling potensial menang, yang paling punya kapasitas memimpin bangsa,” kata Kholid.

Alot

Sementara, Partai Demokrat mengisyaratkan alotnya pembahasan sosok capres dan cawapres yang akan diusung ketiga partai.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menghormati mekanisme penentuan capres-cawapres dua calon mitranya. Namun, Demokrat juga ingin sikap itu dimiliki oleh PKS dan Nasdem.

"Kami menghargai dan menghormati independensi mekanisme penentuan capres-cawapres dari tiap parpol sahabat calon mitra koalisi. Harapan kami, begitu pula dengan sikap parpol sahabat calon mitra koalisi terhadap usulan paslon dari kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Herzaky mengatakan, Demokrat belum menentukan kandidat capres-cawapres yang dipilihnya. Sebab, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum ketuk palu.

Dia pun tak menampik masih banyak perbedaan antara partainya dengan PKS dan Nasdem.

Dilema

Merespons ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung meresmikan koalisi mereka salah satunya karena posisi Nasdem yang kompleks.

Nasdem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.

"Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi. Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?" kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (20/9/2022).

Tak hanya itu, kata Yunarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya hubungan personal yang dekat dengan Presiden Jokowi. Situasi ini dinilai kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.

"Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh," ujar Yunarto.

Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintahan bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah.

"Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk Nasdem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem," ucap Yunarto.

Persoalan tak hanya berhenti di situ. Menurut Yunarto, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS juga sulit menentukan nama capres dan cawapres.

Yunarto memprediksi, jika benar Demokrat-Nasdem-PKS berkoalisi, besar kemungkinan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Sementara, kursi cawapres akan menjadi perdebatan alot. Namun, diperkirakan, koalisi ini pada akhirnya akan mengusung calon RI-2 dari luar partai, sebagaimana Anies Baswedan tak terafiliasi dengan parpol mana pun.

Sebab, jika AHY yang dimajukan, maka hanya Demokrat yang mendulang keuntungan. Sementara, Nasdem dan PKS tak mendapat banyak.

"Pada akhirnya akan masuk ke pertanyaan apakah Demokrat mau mengalah untuk menempatkan AHY pada posisi hanya menteri misalnya," kata Yunarto.

Pangi menilai, Nasdem tak kunjung mengumumkan koalisinya dengan Demokrat dan PKS karena Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan. Sementara, Demokrat dan PKS merupakan partai oposisi.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Secara etika politik, kata Pangi, Nasdem harus menarik mundur tiga menterinya di Kabinet Indonesia Maju jika hendak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Padahal, langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang.

Menurut Pangi, Nasdem juga masih berupaya menjaga hubungan baik mereka dengan pemerintahan Jokowi. Oleh karenanya, rencana koalisi dengan Demokrat dan PKS tak kunjung diputuskan.

"Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," ucapnya.

Namun demikian, Pangi menilai, Nasdem tetap berpeluang besar berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar mereka untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Jika bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil bagi Nasdem mengusung pencalonan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, menurut Pangi, yang paling masuk akal bagi Nasdem adalah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan SBY dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencalonan Anies.

Kendati sulit, Pangi memprediksi, Nasdem dinilai akan tetap berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan menentukan nama capres dan cawapres pada detik-detik terakhir.

"Nasdem masih terkesan di injury time atau last minute. Mungkin karena alasan yang di atas tadi, bagaimana menjaga hubungan Nasdem dengan partai koalisi pemerintah lainnya," kata dia.