Kompas.com - 26/09/2022, 05:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati sampai saat ini terus didalami.

Bahkan diduga kuat ada hakim agung lain yang terlibat selain Sudrajad.

Akan tetapi, sampai saat ini sosok siapa hakim agung yang diduga terseret dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara itu masih teka-teki.

Keterlibatan Sudrajad dalam kasus dugaan suap itu terbongkar setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Bekasi, dan Semarang.

Baca juga: Mereka yang Terjerat Korupsi Tahun Ini, dari Rektor hingga Hakim Agung

Akan tetapi Sudrajad tidak ditangkap dalam OTT. Dia baru datang ke KPK sehari setelah OTT dan langsung ditahan usai pemeriksaan.

Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka terkait pengurusan perkara kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di MA.

Sinyal dari Mahfud MD

Adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hakim agung yang terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK bisa jadi lebih dari satu orang.

“Ada hakim agung yang katanya terlibat kalau enggak salah dua, itu harus diusut, dan hukumannya harus berat juga,” ujar Mahfud di Malang, Jawa Timur, dikutip siaran Kompas TV pada Sabtu (24/9/2022).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat memberikan keynote speech dalam acara ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Selasa (20/9/2022).(Kemenko Polhukam) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat memberikan keynote speech dalam acara ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Mahfud menambahkan bahwa hakim agung terjaring OTT KPK harus dihukum berat karena mereka seyogianya menjadi "benteng keadilan".

Oleh karena itu, ia mewanti-wanti jangan sampai ada yang menutupi kasus ini.

“Jangan boleh ada yang melindungi, karena sekarang zaman transparan, zaman digital,” kata Mahfud.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW

“Anda melindungi, (maka) Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa. Gitu saja,” lanjut dia.

Diduga atur banyak perkara

Di sisi lain, KPK menduga Sudrajad menerima suap dari sejumlah pengurusan perkara di MA.

"(Penerimaan suap) diduga tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Jumat, (23/9/2022).

Menurut Alexander Marwata, dugaan adanya penerimaan suap lain tersebut diperoleh dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa.

KPK, kata Alexander Marwata, juga akan mendalami keterangan tersebut melalui bukti elektronik yang telah disita penyidik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati pada Jumat (23/9/2022) sore.KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati pada Jumat (23/9/2022) sore.

"Jadi dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara," ujarnya.

Alexander Marwata menilai, termuan-temuan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun adanya bukti permulaan dalam proses penyidikan terkait kasus ini bakal didalami lebih lanjut.

Ia memastikan, KPK akan melakukan pengembangan perkara tersebut jika ditemukan adanya alat bukti yang cukup.

Baca juga: KY Pastikan Bakal Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati

"Tentu nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan, diperoleh kecukupan alat bukti, dan menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan," ucap Alexander Marwata.

Kronologi kasus

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dalam kasus itu penyidik menetapkan Sudrajad dan sejumlah pegawai MA sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) itu digelar di Jakarta, Bekasi, dan Semarang.

Para pegawai MA yang turut jadi tersangka adalah Panitera Pengganti Mahkamah Agung Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Nurmanto Akmal.

Sedangkan tersangka dari pihak swasta atau pihak diduga pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID).

Dari pemeriksaan para tersangka setelah OTT, Sudrajad diduga menerima suap supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka: Ditahan KPK dan Diberhentikan Sementara

Yosep dan Eko diduga memberikan uang sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar.

Meski demikian, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan uang 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta. Uang itu diberikan kepada Desi.

Desi kemudian membagi-bagikan uang tersebut untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Desi disebut menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly sebesar Rp 100 juta.

“Sudrajad Dimyati menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui Elly,” tutur Firli.

Atas perbuatannya, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: MA Disebut Butuh Perombakan, Batasi Jumlah Hakim Agung

Sementara, Sudrajad Dimyati, Desi, Elly, Muhajir, Nurmanto, dan Albasri sebagai penerima suap disangka dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Irfan Kamil | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Novianti Setuningsih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Nasional
Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.