Kompas.com - 25/09/2022, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Edwin Partogi menilai istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, merupakan "korban palsu" dugaan pelecehan seksual di dalam pusaran kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Bahkan menurut dia, Putri pun tidak bisa menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai tameng supaya terhindar dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana itu.

"Ini Undang-Undang TKPS bukan untuk melindungi orang-orang seperti (Putri) ini, (tapi) untuk melindungi korban sebenarnya, untuk melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu," kata Edwin dalam acara Media Gathering di Banding, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: LPSK Sebut Ada Upaya Putri Candrawathi Manfaatkan UU TPKS untuk Melindungi Diri

Edwin mengatakan, LPSK melihat ada upaya dari Putri Candrawathi untuk menggunakan UU TPKS supaya lolos dari jerat pidana.

Oleh karena itu, kata Edwin, LPSK menentang keras tindakan tersebut yang dinilai mencederai beleid yang diperjuangkan oleh para aktivis perempuan itu.

"Jadi (Putri melakukan) upaya menggunakan instrumen lain UU TPKS untuk mendapat justifikasi sebagai korban itu, itu yang kami tolak, enggak boleh dong," ujar Edwin.

Edwin menegaskan produk Undang-Undang TPKS tidak salah. Namun, kata dia, setiap produk hukum bisa disalahgunakan seperti contoh yang dia berikan.

"Enggak ada yang salah sama Undang-Undangnya. Tapi, kalau orang mau manipulasi fakta, mau memanfaatkan instrumen yang ada untuk kepentingannya ya (pasti akan) ada saja," katanya.

Baca juga: LPSK: Putri Candrawathi Jadi Pemohon Perlindungan Paling Unik yang Pernah Ditangani

Selain itu, kata Edwin, dia menilai Putri merupakan pemohon perlindungan paling janggal yang pernah ditangani LPSK.

"Ibu PC adalah pemohon perlindungan yang paling unik kepada kasus kekerasan seksual yang saya tangani, dan pembuktian secara hukum," ujar Edwin.

Menurut Edwin, sepanjang LPSK berdiri belum ada pernah pemohon yang tidak mau dimintai keterangan untuk proses perlindungan. Hanya Putri Candrawathi, kata dia, sebagai pemohon yang enggan memberikan keterangan untuk proses verifikasi kasus.

"Satu-satunya pemohon sepanjang LPSK berdiri yang tidak bisa (atau) tidak mau dia menyampaikan apapun kepada LPSK. Padahal, dia yang butuh LPSK," kata Edwin.

Baca juga: LPSK Diminta Pulihkan Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Papua

"Hanya ibu PC pemohon yang seperti itu selama 14 tahun LPSK berdiri," ujarnya melanjutkan.

Putri Candrawathi memang sempat mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022, atau sepekan setelah peristiwa penembakan Brigadir J (Nofriansyah Yoshua Hutabarat) terjadi.

Putri Candrawathi mengajukan perlindungan kepada LPSK berbarengan dengan Bharada E atau Richard Eliezer yang disebut menembak Brigadir J bersama Ferdy Sambo. Namun, saat hendak diperiksa, Putri Candrawathi menolak.

Putri dan kuasa hukumnya sempat meminta agar LPSK segera melindungi Putri tanpa pemeriksaan. Saat itu, LPSK menolak dan tetap meminta pemeriksaan ulang dengan menghadirkan psikolog.

Baca juga: Jika Terbukti Putri Candrawathi Korban Kekerasan Seksual, LPSK Siap Pulihkan Traumanya

Singkatnya, Putri Candrawathi gagal mendapat perlindungan karena tak kunjung memenuhi panggilan untuk diperiksa LPSK.

Putri Candrawathi kemudian ditetapkan sebagai satu dari lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pada 19 Agustus 2022.

Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Polri menetapkan Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Putri Candrawathi, serta Bripka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf sebagai tersangka.

Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati.

(Penulis : Singgih Wiryono | Editor : Novianti Setuningsih)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Nasional
Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.