Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Demokrasi dan Peluang Korupsi

Kompas.com - 24/09/2022, 06:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KABAR paling mutakhir, Jumat 23 September 2022, KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Hakim Agung Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Mahkamah Agung.

Lengkap sudah koruptor di Indonesia mulai dari oknum aparat legislatif, eksekutif dan penegak hukum di tataran yang paling Agung.

Itulah yang terjadi di Indonesia, korupsi di segala lini yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penangkapan seperti ini akhirnya akan berwujud sebagai sebuah konfirmasi belaka.

Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara demokrasi yang keren, minimum dalam arti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan persnya yang luar biasa. Jangan ditanya soal kebebasan di panggung media sosial.

Tidak itu saja, Indonesia sudah memperoleh pengakuan global sebagai negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia.

Presiden Federal Jerman Christian Wulff saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapung Perpustakaan UI Depok pada Kamis 1 Desember 2011, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia ternyata akan juga dikenal sebagai negara yang menghasilkan banyak koruptor.

Mulai dari pejabat tinggi dalam jajaran legislatif, eksekutif, dan juga di arena pendidikan tinggi dan kalangan penegak hukum: ketua DPR RI, hakim konstitusi, menteri pemuda dan olah raga, ketua DPD, ketua MK, menteri kelautan, rektor universitas dan yang paling mutakhir, hakim agung serta masih banyak lainnya.

Melihat itu semua, maka kesimpulan sederhana yang dapat diperoleh adalah bahwa mereka yang korupsi itu bukan karena kekurangan harta benda, tetapi lebih kepada sifat serakah dan moral yang rendah.

Celakanya lagi beredar berita bahwa para koruptor kelas berat itu masih memiliki kemampuan untuk memperoleh banyak fasilitas mewah di dalam penjara plus keringanan hukuman.

Lebih celaka lagi keringanan hukuman bagi para koruptor yang banyak disoroti berbagai pihak ternyata memang demikian ketentuan yang berlaku.

Itu berarti memang hukuman bagi para koruptor tidak mempunyai daya untuk memunculkan efek jera dan juga apalagi efek pencegahan.

Sudah banyak analisis tentang mengapa korupsi tetap saja terjadi di tengah pujian yang membahana bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Tidak peduli apakah ada hubungannya demokrasi dengan korupsi, akan tetapi realitanya negeri dengan gelar negara ke 3 demokrasi terbesar di dunia cukup produktif menghasilkan koruptor.

Sebenarnya korupsi memang akan berkembang luas di negeri yang tingkat disiplinnya lemah. Disiplin sebuah negeri dengan mudah tercermin dengan terang benderang pada kondisi lalu lintasnya sehari-hari.

Lalu lintas yang semrawut adalah gambaran jelas tidak adanya kesadaran dalam disiplin masyarakatnya. Lampu merah diterabas, busway dengan mudahnya diterobos, berhenti seenaknya di tengah jalan.

Belum lagi sepeda motor yang dengan seenaknya melawan arus, sementara bila ditegur maka mereka murka bersama teman-temannya memaki-maki penegurnya.

Lebih hebat lagi ada kelompok tertentu memiliki privilege untuk dengan mudah menembus kemacetan lalu lintas dengan cara menggunakan “ngoeng ngoeng” membuka jalan. Sebuah hak istimewa yang biasanya hanya dimiliki ambulans dan pemadam kebakaran.

Sekali lagi gambaran lalu lintas yang kacau balau adalah gambaran umum dari apa yang terjadi di tataran birokrasi yang memiliki potensi besar menghasilkan banyak koruptor.

Kunci utama adalah tidak adanya disiplin. Celakanya hingga hari ini tidak terdengar sedikitpun tentang adanya ide menertibkan lalu lintas kita dengan cara menegakkan disiplin.

Tidak ada ide yang menggagas untuk melakukan Gerakan Disiplin secara nasional. Para elite terlihat sudah terlalu sibuk dengan kepentingan masing-masing yang sudah terlanjur masuk dalam kotak pemikiran agenda 5 tahunan.

Apabila muncul keluhan mengenai terus berkembangnya kegiatan korupsi di negeri ini dipastikan akan berhenti pada keluhan itu saja.

Sangat tidak mungkin korupsi akan berkurang dengan kondisi disiplin sosial seperti ini. Disiplin yang rendah, pengawasan yang ala kadarnya dan dilengkapi dengan hukuman yang sama sekali tidak memiliki kekuatan efek jera, adalah sebuah lapangan yang subur untuk menghasilkan para koruptor.

Ajakan untuk menggelorakan gerakan disiplin nasional minimal akan memberikan harapan besar untuk memperbaiki negeri, terutama dalam soal “salah urus” yang berbuah koruptor di segala lini.

Masalahnya adalah siapa yang harus memulainya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Terseret Kasus Sambo, Eks Karo Provos: Yang Paling Berat Beban Anak, Istri, dan Keluarga

Nasional
Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Elektabilitas Demokrat Meningkat, Ini Kata Syarief Hasan soal Transformasi Partai

Nasional
Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Bantah Joman, Projo Tegaskan Relawan Jokowi Solid dan Militan

Nasional
PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

PDI-P Nilai Utut Tak Terlibat Gratifikasi, Justru Hendak Bantu Anak Staf Masuk Unila

Nasional
Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Menyelisik Efektivitas Otonomi Daerah, Mardani Ali Sera Usul Jumlah Provinsi Ditambah

Nasional
Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Deretan Polisi Terjerat Kasus Hukum Namun Tak Kunjung Disidang Etik, dari Irjen Napoleon hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Nasional
Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Jokowi: Peningkatan Investasi di 2023 Harus, Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Nasional
Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Benny Ali Ungkap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Lancar Cerita Situasi Tembak-Menembak Tak Lama Usai Brigadir J Tewas

Nasional
Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Hanya 60 Anggota DPR Hadir Fisik di Pengesahan RKUHP, 237 Hadir Virtual

Nasional
Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Pengamat Sebut Upaya Pengesahan RKUHP Dipaksakan

Nasional
Anggota PKS 'Walkout' karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Anggota PKS "Walkout" karena Kecewa Tak Dikasih Waktu 3 Menit Saat Pengesahan RKUHP

Nasional
Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Terjebak Skenario Sambo, Eks Karo Provost: Saya Diprank!

Nasional
Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Menkes Budi Sebut Indonesia Sudah Lewati Puncak Covid-19, Tren Kasus Bakal Menurun

Nasional
Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Projo Klaim Ribuan Relawan Akan Hadiri Pernikahan Kaesang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.