Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Demokrasi dan Peluang Korupsi

Kompas.com - 24/09/2022, 06:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KABAR paling mutakhir, Jumat 23 September 2022, KPK menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Hakim Agung Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Mahkamah Agung.

Lengkap sudah koruptor di Indonesia mulai dari oknum aparat legislatif, eksekutif dan penegak hukum di tataran yang paling Agung.

Itulah yang terjadi di Indonesia, korupsi di segala lini yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Penangkapan seperti ini akhirnya akan berwujud sebagai sebuah konfirmasi belaka.

Indonesia sebenarnya dikenal sebagai negara demokrasi yang keren, minimum dalam arti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan persnya yang luar biasa. Jangan ditanya soal kebebasan di panggung media sosial.

Tidak itu saja, Indonesia sudah memperoleh pengakuan global sebagai negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia.

Presiden Federal Jerman Christian Wulff saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapung Perpustakaan UI Depok pada Kamis 1 Desember 2011, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia ternyata akan juga dikenal sebagai negara yang menghasilkan banyak koruptor.

Mulai dari pejabat tinggi dalam jajaran legislatif, eksekutif, dan juga di arena pendidikan tinggi dan kalangan penegak hukum: ketua DPR RI, hakim konstitusi, menteri pemuda dan olah raga, ketua DPD, ketua MK, menteri kelautan, rektor universitas dan yang paling mutakhir, hakim agung serta masih banyak lainnya.

Melihat itu semua, maka kesimpulan sederhana yang dapat diperoleh adalah bahwa mereka yang korupsi itu bukan karena kekurangan harta benda, tetapi lebih kepada sifat serakah dan moral yang rendah.

Celakanya lagi beredar berita bahwa para koruptor kelas berat itu masih memiliki kemampuan untuk memperoleh banyak fasilitas mewah di dalam penjara plus keringanan hukuman.

Lebih celaka lagi keringanan hukuman bagi para koruptor yang banyak disoroti berbagai pihak ternyata memang demikian ketentuan yang berlaku.

Itu berarti memang hukuman bagi para koruptor tidak mempunyai daya untuk memunculkan efek jera dan juga apalagi efek pencegahan.

Sudah banyak analisis tentang mengapa korupsi tetap saja terjadi di tengah pujian yang membahana bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Tidak peduli apakah ada hubungannya demokrasi dengan korupsi, akan tetapi realitanya negeri dengan gelar negara ke 3 demokrasi terbesar di dunia cukup produktif menghasilkan koruptor.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com