Demokrasi dan Peluang Korupsi

Sebenarnya korupsi memang akan berkembang luas di negeri yang tingkat disiplinnya lemah. Disiplin sebuah negeri dengan mudah tercermin dengan terang benderang pada kondisi lalu lintasnya sehari-hari.

Lalu lintas yang semrawut adalah gambaran jelas tidak adanya kesadaran dalam disiplin masyarakatnya. Lampu merah diterabas, busway dengan mudahnya diterobos, berhenti seenaknya di tengah jalan.

Belum lagi sepeda motor yang dengan seenaknya melawan arus, sementara bila ditegur maka mereka murka bersama teman-temannya memaki-maki penegurnya.

Lebih hebat lagi ada kelompok tertentu memiliki privilege untuk dengan mudah menembus kemacetan lalu lintas dengan cara menggunakan “ngoeng ngoeng” membuka jalan. Sebuah hak istimewa yang biasanya hanya dimiliki ambulans dan pemadam kebakaran.

Sekali lagi gambaran lalu lintas yang kacau balau adalah gambaran umum dari apa yang terjadi di tataran birokrasi yang memiliki potensi besar menghasilkan banyak koruptor.

Kunci utama adalah tidak adanya disiplin. Celakanya hingga hari ini tidak terdengar sedikitpun tentang adanya ide menertibkan lalu lintas kita dengan cara menegakkan disiplin.

Tidak ada ide yang menggagas untuk melakukan Gerakan Disiplin secara nasional. Para elite terlihat sudah terlalu sibuk dengan kepentingan masing-masing yang sudah terlanjur masuk dalam kotak pemikiran agenda 5 tahunan.

Apabila muncul keluhan mengenai terus berkembangnya kegiatan korupsi di negeri ini dipastikan akan berhenti pada keluhan itu saja.

Sangat tidak mungkin korupsi akan berkurang dengan kondisi disiplin sosial seperti ini. Disiplin yang rendah, pengawasan yang ala kadarnya dan dilengkapi dengan hukuman yang sama sekali tidak memiliki kekuatan efek jera, adalah sebuah lapangan yang subur untuk menghasilkan para koruptor.

Ajakan untuk menggelorakan gerakan disiplin nasional minimal akan memberikan harapan besar untuk memperbaiki negeri, terutama dalam soal “salah urus” yang berbuah koruptor di segala lini.

Masalahnya adalah siapa yang harus memulainya?