KPK Tolak Hentikan Proses Hukum ke Bupati Mimika, Akan Diselesaikan Hingga Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghentikan proses hukum terhadap Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng yang ditetapkan sebagai tersangka pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penindakan terhadap Eltinus merupakan penegakan hukum. Ia membantah langkah tersebut merupakan kriminalisasi terhadap Eltinus.

Sebagaimana diketahui, pada Jumat (16/9/2022) perwakilan Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua mendatangi KPK. Mereka meminta proses hukum terhadap Eltinus Omaleng dihentikan.

“Murni penegakan hukum yang diawali dengan adanya laporan masyarakat kepada KPK,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (18/9/2022).

Ali mengungkapkan, KPK meningkatkan status hukum perkara tersebut menjadi penyidikan karena telah menemukan bukti permulaan yang cukup.

Baca juga: Jika Terwujud, Duet Anies-AHY Bakal Didukung 3 Politikus Senior Berpengaruh

Ia memastikan KPK telah menempuh prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan Eltinus sebagai tersangka. Hal ini juga didukung dengan keputusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami pastikan, penyidikan perkara ini dilakukan secara profesional,” kata Ali.

Karena itu, kata Jaksa tersebut, KPK akan membawa perkara dugaan korupsi pembangunan gereja itu hingga ke pengadilan.

Fakta-fakta yang dimiliki KPK akan diuji di meja hijau sampai tuntas.

“Kami akan selesaikan tuntas dan segera membawanya ke pengadilan untuk diuji di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi,” kata Ali.

Sebelumnya, anggota Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua Tilas Mom menyebut proses hukum terhadap Bupati Mimika merupakan bentuk kriminalisasi.

Baca juga: Tiga King Maker Turun Gunung, Mungkinkah Duet Anies-AHY Terwujud?

Menurut Tilas, Eltinus hanya menetapkan kebijakan terkait pembangunan gereja yang sebelumnya telah dirintis menggunakan uang pribadinya.

“Kami meminta dengan hormat pimpinan KPK mengambil keputusan yang memberi rasa keadilan dan atau menghentikan semua upaya mengkriminalisasi melalui proses hukum terhadap Bupati Eltinus Omaleng,” kata Tilas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9/2022).

Tilas mengatakan, pembangunan gereja itu sudah direncanakan sejak 2008 di tanah milik suku Amungme. Namun, dalam perjalanannya, proposal pembangunan gereja ditolak oleh Bupati dan Pejabat Sementara Bupati Mimika.

Saat Eltinus terpilih sebagai Bupati dua periode, ia kemudian mendorong pelaksanaan pembangunan gereja tersebut disokong dana APBD Mimika.

Baca juga: Demokrat DKI Sebut Anies Punya Wawasan yang Bagus dan Kecocokan dengan AHY