Kompas.com - 18/09/2022, 07:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) baru-baru ini saling lempar sindiran terkait proyek gunting pita dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diklaim akan disetting.

Sindiran pertama disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo yang diklaim sangat pesat.

Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah direncanakan dan dialokasikan anggarannya sejak zaman ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi presiden.

AHY mengatakan, Jokowi hanya tinggal meresmikan pembangunan secara simbolis dengan menggunting pita.

AHY pun tidak setuju apabila ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di zaman SBY sangat minim.

Baca juga: Tiga King Maker Turun Gunung, Mungkinkah Duet Anies-AHY Terwujud?

"Nyatanya banyak (di zaman SBY). Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?" ucap AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan, klaim-klaim sepihak oleh pemerintahan saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Di sisi lain, AHY mengaku tidak perlu apresiasi atas kerja-kerja SBY di masa lalu.

"Kita enggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita',” ujar AHY.

“Kadang-kadang saya speechless juga, tapi kenapa sih, tidak mengatakan 'terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen, tinggal gunting pita'," sambung AHY.

Baca juga: AHY Singgung Jokowi Tinggal Gunting Pita, Stafsus Mensesneg: Kepemimpinan di Indonesia Memang Harus Berkelanjutan

Pembangunan tak penting

Tak hanya itu, AHY juga menyinggung pembangunan infrastruktur di era Jokowi yang tidak terlalu penting, terutama saat kapasitas fiskal semakin terbatas.

Menurutnya, alih-alih membangun infrastruktur, rakyat lebih membutuhkan harga-harga pangan yang terjangkau.

Kendati begitu, AHY menyatakan bukan berarti infrastruktur tidak penting.

Ia hanya ingin pemerintahan yang akan datang mengkaji waktu yang tepat untuk membangun infrastruktur.

"Apa urgensi dan kebutuhan rakyat hari ini, Bapak Ibu sekalian? Apa? Perut ya? Urusan perut? Makan. Harga-harga yang melambung tinggi,” ucap AHY.

“Jadi jangan sampai kita membiarkan terjadi kesalahan dalam memprioritaskan pembangunan kita, termasuk mengalokasikan anggaran yang memang terbatas," kata AHY.

Baca juga: Narasi Perbaikan dan Perubahan Dinilai Jadi Kode Demokrat Bakal Usung Anies-AHY

Pemilu 2024 settingan

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam pidatonya.

Video SBY berpidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya. Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat.

Baca juga: SBY: Saya Harus Turun Gunung, Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

Baca juga: Hasto: Setahu Saya, SBY Tidak Pernah Lagi Naik Gunung

Harus berkelanjutan

Terkait sindirian AHY, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menilai wajar apabila suatu pemerintahan melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.

"Kepemimpinan di Indonesia harus berkelanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat jalan. Memang bernegara begitu, bukan?" kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).

Faldo mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan pandangannya masing-masing karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Namun, ia menekankan, keberhasilan pemerintah saat ini bukan hanya karena kerja Jokowi, melainkan juga dukungan dan kontribusi rakyat Indonesia.

"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," ujar Faldo.

Baca juga: Tanggapi SBY, Hasto Singgung Anas Urbaningrum Masuk Demokrat Setelah Jabat Ketua KPU

Tak naik gunung lagi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyindir pernyataan SBY terkait turun gunung.

Ia menyebut SBY justru tak pernah lagi naik gunung.  Meski demikian, dia mengatakan, PDI-P sebagai partai penguasa, tidak mempermasalahkan SBY untuk turun gunung.

“Setahu saya beliau tidak pernah lagi naik gunung, jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali, monggo turun gunung," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Namun, Hasto menggarisbawahi bahwa menjadi beda bila turun gunungnya SBY sebagai bentuk melakukan tudingan terhadap pemerintahan Jokowi.

Hasto mengatakan, PDI-P siap untuk merespons apa yang dituduhkan oleh SBY terhadap Jokowi.

“Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," tegas Hasto.??

"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat, jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambung dia.

Hasto juga meminta SBY tak menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024, lantaran dirinya tak bisa mencalonkan AHY.

“Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu," tutur Hasto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Nasional
Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Nasional
Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Tak Setuju Wacana Jokowi jadi Cawapres

Nasional
KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

KPK Periksa Plt Bupati PPU, Dalami Penyertaan Modal dan Pencairan Dana ke BUMD

Nasional
Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Bahas Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Polri Sebut Syarat Perizinan Akan Dibuat Sangat Ketat

Nasional
Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.