Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir Partai Demokrat dan PDI-P, dari Proyek Gunting Pita dan Pemilu 2024 Settingan

Kompas.com - 18/09/2022, 07:43 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) baru-baru ini saling lempar sindiran terkait proyek gunting pita dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diklaim akan disetting.

Sindiran pertama disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo yang diklaim sangat pesat.

Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah direncanakan dan dialokasikan anggarannya sejak zaman ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi presiden.

AHY mengatakan, Jokowi hanya tinggal meresmikan pembangunan secara simbolis dengan menggunting pita.

AHY pun tidak setuju apabila ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di zaman SBY sangat minim.

Baca juga: Tiga King Maker Turun Gunung, Mungkinkah Duet Anies-AHY Terwujud?

"Nyatanya banyak (di zaman SBY). Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?" ucap AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan, klaim-klaim sepihak oleh pemerintahan saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Di sisi lain, AHY mengaku tidak perlu apresiasi atas kerja-kerja SBY di masa lalu.

"Kita enggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita',” ujar AHY.

“Kadang-kadang saya speechless juga, tapi kenapa sih, tidak mengatakan 'terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen, tinggal gunting pita'," sambung AHY.

Baca juga: AHY Singgung Jokowi Tinggal Gunting Pita, Stafsus Mensesneg: Kepemimpinan di Indonesia Memang Harus Berkelanjutan

Pembangunan tak penting

Tak hanya itu, AHY juga menyinggung pembangunan infrastruktur di era Jokowi yang tidak terlalu penting, terutama saat kapasitas fiskal semakin terbatas.

Menurutnya, alih-alih membangun infrastruktur, rakyat lebih membutuhkan harga-harga pangan yang terjangkau.

Kendati begitu, AHY menyatakan bukan berarti infrastruktur tidak penting.

Ia hanya ingin pemerintahan yang akan datang mengkaji waktu yang tepat untuk membangun infrastruktur.

"Apa urgensi dan kebutuhan rakyat hari ini, Bapak Ibu sekalian? Apa? Perut ya? Urusan perut? Makan. Harga-harga yang melambung tinggi,” ucap AHY.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com