Kompas.com - 16/09/2022, 11:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) disinggung dalam pidato Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menyebut bahwa program BLT di masa pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak dikritik. Kini, program itu dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

"Padahal, itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?" tuturnya.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

Menurut AHY, BLT merupakan bagian dari pilar pro-poor atau keberpihakan terhadap rakyat miskin. Sayangnya, kala itu SBY justru disebut menghambur-hamburkan uang lewat program bantuan ini.

Namun, meski sempat dikritik, faktanya kini pemerintahan Jokowi melanjutkan program tersebut.

"It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," kata AHY.

Program BLT sendiri diinisiasi oleh pemerintahan SBY pada 2005 silam, merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako.

Menurut catatan Kompas.com, program BLT memang sempat ditolak sejumlah pihak, di antaranya PDI Perjuangan dan Jokowi yang kala itu belum menjabat sebagai presiden.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pernah menyebut bahwa BLT melahirkan mental peminta-minta, pun demikian dikatakan Jokowi.

Baca juga: BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan 1 September

Berikut jejak kritik Megawati dan Jokowi soal program BLT.

Mental peminta

Megawati sempat menyebut bahwa BLT memunculkan mental peminta-minta di diri rakyat. Padahal, rakyat masih bisa bekerja.

”Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu?" kata Megawati saat membuka rapat kerja nasional PDI-P di Makassar, 27 Mei 2008.

Presiden kelima RI itu juga menyinggung soal harga diri bangsa atas digulirkannya program bantuan ini.

"Bagaimana harga diri bangsa? Apakah kita bisa menjadi sebagai bangsa jika orang tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, tetapi meminta-minta?” tuturnya.

Saat itu, Megawati mengajak segenap kader partainya untuk bekerja keras memenangkan Pemilu 2009.

Baca juga: Jokowi: Saya Ingin Pembagian BLT BBM Mudah, Cepat dan Tepat Sasaran

Dia bilang, kemenangan bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan, tetapi demi mewujudkan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Megawati berkata, para pemimpin bangsa masih berutang ke rakyat untuk membebaskan mereka dari kemiskinan, memberikan kesejahteraan, hingga pendidikan yang lebih baik.

"Menciptakan perdamaian dunia, memberikan rasa aman dalam beribadat, menciptakan keadilan sosial yang merata, serta kewajiban mengembalikan harga diri dan martabat bangsa,” katanya.

Dalam kesempatan lainnya, Megawati menyampaikan, BLT seharusnya bukan menjadi prioritas utama pemerintah.

Alih-alih menggelontorkan uang negara lewat program tersebut, APBN bisa dipakai untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembetulan jalan desa, MCK, dan program lain yang lebih tepat guna.

"Uang Rp 23 triliun itu kalau ditebar begitu saja, hanya dirasakan tiga bulan. Kalau buat bangun jalan, pengangguran juga ada kerjanya. Hasilnya lebih konkret," kata Megawati, 24 Maret 2009.

Baca juga: Jokowi Sebut BLT BBM Tak Mungkin 100 Persen Tepat Sasaran

Megawati pun mengaku, kritik-kritiknya terhadap program BLT SBY dilontarkan sebagai kontrol dari oposisi.

Sebagaimana diketahui, selama sepuluh tahun rezim SBY, PDI-P berada di luar pemerintahan.

"Kami sebagai oposisi di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol. Kami ingin tahu hasil keputusan yang disepakati. Hasil BLT harus bisa membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi," kata Megawati.

Putri Soekarno ini berujar, apa yang dikritiknya selama ini sebatas pada cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang.

Dia mengaku prihatin banyak ibu-ibu yang sampai pingsan karena harus mengantre panjang untuk mendapatkan BLT.

"Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT," ucap Megawati.

Namun demikian, ketika ditanya apakah dia menghendaki program tersebut dihentikan, Megawati hanya menjawab, "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," katanya.

Tangan di bawah

Setali tiga uang dengan Mega, Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo terang-terangan menyatakan tak setuju dengan program BLT.

Saat itu, Jokowi berkata, bantuan langsung boleh saja diberikan, tetapi bukan dengan cuma-cuma. Bantuan harusnya dijadikan sebagai pemancing untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Kalau diberikan langsung tunai begitu, itu namanya kita mendidik masyarakat hanya menjadi tangan di bawah, menengadahkan tangan saja," kata Jokowi, 28 Maret 2012.

"Tetapi jika bantuan itu untuk memberdayakan, ke depannya masyarakat bisa menghasilkan sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tuturnya.

Baca juga: Tinjau Penyaluran BLT BBM di Lampung, Jokowi: Uangnya Jangan Dibelikan Handphone

Menurut Jokowi, bantuan dari pemerintah harusnya digunakan untuk menggerakkan usaha produktif atau usaha kreatif masyarakat. Pemerintah punya tugas untuk memberikan arahan ke warga dalam penggunaan bantuan itu.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, Jokowi blak-blakan menyatakan menolak program BLT.

"Saya memang dari dulu tidak senang dengan bantuan tunai," kata Jokowi dikutip dari video lama itu.

"Kalau bisa, bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik," kata politisi PDI-P itu.

BLT era Jokowi

Beberapa tahun setelah penolakan itu, program BLT muncuk kembali. Bukan lagi di era SBY, kini, BLT digulirkan di masa pemerintahan Jokowi.

Ada beberapa program BLT di era Jokowi, mulai dari BLT Dana Desa, BLT UMKM, BLT Subsidi Upah, dan yang terbaru BLT BBM.

BLT BBM merupakan program bantuan pemerintahan Jokowi yang digulirkan mulai 1 September 2022, merespons kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax.

Terhitung 3 September 2022, harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Lalu, solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM lantaran melonjaknya harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial, di antaranya BLT BBM.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Besaran BLT BBM Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

BLT BBM akan diberikan ke 20,65 juta penerima. Pemerintah menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk program bansos ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.