Saat itu, Jokowi berkata, bantuan langsung boleh saja diberikan, tetapi bukan dengan cuma-cuma. Bantuan harusnya dijadikan sebagai pemancing untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Kalau diberikan langsung tunai begitu, itu namanya kita mendidik masyarakat hanya menjadi tangan di bawah, menengadahkan tangan saja," kata Jokowi, 28 Maret 2012.
"Tetapi jika bantuan itu untuk memberdayakan, ke depannya masyarakat bisa menghasilkan sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tuturnya.
Baca juga: Tinjau Penyaluran BLT BBM di Lampung, Jokowi: Uangnya Jangan Dibelikan Handphone
Menurut Jokowi, bantuan dari pemerintah harusnya digunakan untuk menggerakkan usaha produktif atau usaha kreatif masyarakat. Pemerintah punya tugas untuk memberikan arahan ke warga dalam penggunaan bantuan itu.
Sikap yang sama juga ditunjukkan Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, Jokowi blak-blakan menyatakan menolak program BLT.
"Saya memang dari dulu tidak senang dengan bantuan tunai," kata Jokowi dikutip dari video lama itu.
"Kalau bisa, bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik," kata politisi PDI-P itu.
Beberapa tahun setelah penolakan itu, program BLT muncuk kembali. Bukan lagi di era SBY, kini, BLT digulirkan di masa pemerintahan Jokowi.
Ada beberapa program BLT di era Jokowi, mulai dari BLT Dana Desa, BLT UMKM, BLT Subsidi Upah, dan yang terbaru BLT BBM.
BLT BBM merupakan program bantuan pemerintahan Jokowi yang digulirkan mulai 1 September 2022, merespons kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax.
Terhitung 3 September 2022, harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Lalu, solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM lantaran melonjaknya harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.
Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial, di antaranya BLT BBM.
"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).
Besaran BLT BBM Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.
BLT BBM akan diberikan ke 20,65 juta penerima. Pemerintah menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk program bansos ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.