Jejak Kritik Jokowi dan Megawati soal BLT Era SBY, Kini Digelontorkan Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) disinggung dalam pidato Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menyebut bahwa program BLT di masa pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak dikritik. Kini, program itu dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Dulu dihina-hina BLT kita, 'Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara?' Dibilang kita tak punya cara lain," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

"Padahal, itu lah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul?" tuturnya.

Baca juga: Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY: Dulu Dihina-hina BLT Kita

Menurut AHY, BLT merupakan bagian dari pilar pro-poor atau keberpihakan terhadap rakyat miskin. Sayangnya, kala itu SBY justru disebut menghambur-hamburkan uang lewat program bantuan ini.

Namun, meski sempat dikritik, faktanya kini pemerintahan Jokowi melanjutkan program tersebut.

"It's okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," kata AHY.

Program BLT sendiri diinisiasi oleh pemerintahan SBY pada 2005 silam, merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako.

Menurut catatan Kompas.com, program BLT memang sempat ditolak sejumlah pihak, di antaranya PDI Perjuangan dan Jokowi yang kala itu belum menjabat sebagai presiden.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pernah menyebut bahwa BLT melahirkan mental peminta-minta, pun demikian dikatakan Jokowi.

Baca juga: BLT Pengalihan Subsidi BBM Disalurkan 1 September

Berikut jejak kritik Megawati dan Jokowi soal program BLT.

Mental peminta

Megawati sempat menyebut bahwa BLT memunculkan mental peminta-minta di diri rakyat. Padahal, rakyat masih bisa bekerja.

”Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu?" kata Megawati saat membuka rapat kerja nasional PDI-P di Makassar, 27 Mei 2008.

Presiden kelima RI itu juga menyinggung soal harga diri bangsa atas digulirkannya program bantuan ini.

"Bagaimana harga diri bangsa? Apakah kita bisa menjadi sebagai bangsa jika orang tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, tetapi meminta-minta?” tuturnya.

Saat itu, Megawati mengajak segenap kader partainya untuk bekerja keras memenangkan Pemilu 2009.

Baca juga: Jokowi: Saya Ingin Pembagian BLT BBM Mudah, Cepat dan Tepat Sasaran

Dia bilang, kemenangan bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan, tetapi demi mewujudkan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Megawati berkata, para pemimpin bangsa masih berutang ke rakyat untuk membebaskan mereka dari kemiskinan, memberikan kesejahteraan, hingga pendidikan yang lebih baik.

"Menciptakan perdamaian dunia, memberikan rasa aman dalam beribadat, menciptakan keadilan sosial yang merata, serta kewajiban mengembalikan harga diri dan martabat bangsa,” katanya.

Dalam kesempatan lainnya, Megawati menyampaikan, BLT seharusnya bukan menjadi prioritas utama pemerintah.

Alih-alih menggelontorkan uang negara lewat program tersebut, APBN bisa dipakai untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembetulan jalan desa, MCK, dan program lain yang lebih tepat guna.

"Uang Rp 23 triliun itu kalau ditebar begitu saja, hanya dirasakan tiga bulan. Kalau buat bangun jalan, pengangguran juga ada kerjanya. Hasilnya lebih konkret," kata Megawati, 24 Maret 2009.

Baca juga: Jokowi Sebut BLT BBM Tak Mungkin 100 Persen Tepat Sasaran

Megawati pun mengaku, kritik-kritiknya terhadap program BLT SBY dilontarkan sebagai kontrol dari oposisi.

Sebagaimana diketahui, selama sepuluh tahun rezim SBY, PDI-P berada di luar pemerintahan.

"Kami sebagai oposisi di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol. Kami ingin tahu hasil keputusan yang disepakati. Hasil BLT harus bisa membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi," kata Megawati.

Putri Soekarno ini berujar, apa yang dikritiknya selama ini sebatas pada cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang.

Dia mengaku prihatin banyak ibu-ibu yang sampai pingsan karena harus mengantre panjang untuk mendapatkan BLT.

"Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT," ucap Megawati.

Namun demikian, ketika ditanya apakah dia menghendaki program tersebut dihentikan, Megawati hanya menjawab, "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," katanya.

Tangan di bawah

Setali tiga uang dengan Mega, Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo terang-terangan menyatakan tak setuju dengan program BLT.

Saat itu, Jokowi berkata, bantuan langsung boleh saja diberikan, tetapi bukan dengan cuma-cuma. Bantuan harusnya dijadikan sebagai pemancing untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

"Kalau diberikan langsung tunai begitu, itu namanya kita mendidik masyarakat hanya menjadi tangan di bawah, menengadahkan tangan saja," kata Jokowi, 28 Maret 2012.

"Tetapi jika bantuan itu untuk memberdayakan, ke depannya masyarakat bisa menghasilkan sendiri uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," tuturnya.

Baca juga: Tinjau Penyaluran BLT BBM di Lampung, Jokowi: Uangnya Jangan Dibelikan Handphone

Menurut Jokowi, bantuan dari pemerintah harusnya digunakan untuk menggerakkan usaha produktif atau usaha kreatif masyarakat. Pemerintah punya tugas untuk memberikan arahan ke warga dalam penggunaan bantuan itu.

Sikap yang sama juga ditunjukkan Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, Jokowi blak-blakan menyatakan menolak program BLT.

"Saya memang dari dulu tidak senang dengan bantuan tunai," kata Jokowi dikutip dari video lama itu.

"Kalau bisa, bantuan itu diberikan kepada usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik," kata politisi PDI-P itu.

BLT era Jokowi

Beberapa tahun setelah penolakan itu, program BLT muncuk kembali. Bukan lagi di era SBY, kini, BLT digulirkan di masa pemerintahan Jokowi.

Ada beberapa program BLT di era Jokowi, mulai dari BLT Dana Desa, BLT UMKM, BLT Subsidi Upah, dan yang terbaru BLT BBM.

BLT BBM merupakan program bantuan pemerintahan Jokowi yang digulirkan mulai 1 September 2022, merespons kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax.

Terhitung 3 September 2022, harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Lalu, solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM lantaran melonjaknya harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM.

Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial, di antaranya BLT BBM.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).

Besaran BLT BBM Rp 150.000. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan terhitung sejak September 2022, sehingga total bantuan sebesar Rp 600.000 per penerima.

BLT BBM akan diberikan ke 20,65 juta penerima. Pemerintah menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk program bansos ini.