Cek Penyaluran BLT BBM di Kepulauan Tanimbar, Jokowi Harap Daya Beli Terjaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengecek langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022).

Jokowi berharap, BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat.

“Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini di Saumlaki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers.

Baca juga: Bagikan BLT BBM Rp 600.000, Mensos Risma: Pengalihan Subsidi untuk Warga Miskin

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta penerima mafaat se-Indonesia dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

BLT BBM ini merupakan salah satu dari tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Bantuan tersebut dibayarkan satu kali dengan nilai Rp 600.000 per orang sehingga anggarannya sebesar Rp 9,6 triliun.

Bantuan lainnya adalah bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM, Jokowi menyebut hal itu masih dikalkulasi oleh pemerintah.

"Untuk BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, penambahan dana bansos merupakan sinyal kenaikan BBM subsidi semakin dekat.

Tanda tersebut juga diperkuat dengan adanya pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Jaksa Sebut Korupsi Ekspor CPO Buat Negara Kucurkan BLT Rp 6,1 T

"Dengan penambahan bansos Rp 24,1 triliun termasuk bansos untuk pekerja, berarti sinyal pemerintah naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat semakin kuat," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2022).

Bhima menyebutkan, pemerintah khawatir apabila BBM subsidi naik akan membuat daya beli masyarakat merosot dan inflasi naik.

Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan kenaikan BBM subsidi, pemerintah menambah dana untuk dipergunakan sebagai bansos. "Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," kata Bhima.