Kompas.com - 14/09/2022, 10:55 WIB

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjawab beberapa potensi kerja sama yang diajukan Perancis sebagai mitra di kawasan Indo-Pasifik.

Dia mengatakan itu saat menerima Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada Senat Republik Perancis Senator Rachid Temal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Selasa (13/9/2022).

Airlangga menyampaikan, terdapat potensi kerja sama di sektor transisi energi. Salah satunya adalah kerja sama untuk membangun energi terbarukan di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia berencana untuk phasing out pembangkit listrik berbasis batubara dan menggantinya dengan beberapa proyek energi terbarukan," tutur Airlangga, dikutip dari ekon.go.id, Rabu (14/9/2022).

Proyek tersebut, kata dia, seperti cofiring batubara dengan amonia, pembangkit listrik panas bumi, floating solar panel, hydropower, serta pengembangan energi nuklir berbasis riset.

Airlangga juga menyinggung terkait potensi kerja sama teknologi sistem penyimpanan baterai listrik untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Indonesia dan Prancis Berkolaborasi untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan SMK

Dia menerangkan, pemerintah Indonesia menekankan komitmen agar proses transisi energi yang sedang dilakukan harus tetap memenuhi unsur berkeadilan, terjangkau bagi masyarakat, serta tidak mengurangi kebutuhan energi dalam negeri.

“Indonesia telah memiliki regulasi atau perundang-undangan yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Ditambah lagi, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel untuk pengembangan sektor ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, kata Airlangga, Perancis merupakan salah satu investor pengembangan nikel utama di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga turut menyampaikan concern Indonesia terkait ekspor komoditas minyak sawit Indonesia ke Perancis.

Dia menyebutkan, minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca juga: Prabowo Bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Ada Apa?

“Dengan begitu, akses pasar minyak sawit Indonesia ke kawasan Eropa dapat terjaga dan terus ditingkatkan ke depannya," ungkapnya.

Untuk diketahui, aspek perdagangan kedua negara mencatat tren yang cukup signifikan dalam perdagangan bilateral.

Pada 2021, tercatat kenaikan sebesar 0,25 persen atau senilai 2,28 miliar dollar Amerika Setrikat (AS) dibandingkan pada tahun sebelumnya senilai 2,27 miliar dollar AS.

Komoditas utama Indonesia yang diekspor ke Perancis adalah mesin dan peralatan listrik, disusul alas kaki dan sejenisnya, serta minyak sawit dan olahannya.

Perancis menempati peringkat ke lima mitra dagang penting Indonesia di wilayah Eropa.

Di bidang investasi, nilai realisasi investasi Perancis di Indonesia juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi

Pada 2021, tercatat realisasi investasi sebesar 145,76 juta dollar AS dalam 709 proyek atau meningkat lebih dari empat kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 25,11 juta dollar AS dalam 1.079 proyek.

Perancis sendiri merupakan mitra strategis dari Indonesia sejak tahun 2011 dan telah meluncurkan Indo-Pacific Strategy.

Kerja sama Indo-Pasifik

Pada kesempatan itu, Airlangga juga menanggapi pertanyaan Perancis terkait pendekatan yang diambil Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta strategi untuk menjaga kawasan tetap inklusif dan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menjabat Presidensi pada G20. Terdapat empat pilar penting dari Presidensi Indonesia pada G20, yaitu kesehatan global, transisi energi, transformasi digital, dan ketahanan pangan.

Baca juga: Airlangga Sebut Masih Ada 8 PSN yang Belum Diselesaikan Pemerintah

Konsep Indo-Pasifik yang dimiliki Perancis juga memiliki kemiripan dengan Indonesia, yakni Indonesia memandang kawasan tersebut bukan hanya dari sisi politik dan keamanan semata, tapi juga dari sisi ekonomi.

Dalam hal ini, eksistensi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Airlangga menambahkan, Indonesia baru saja berpartisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dilaksanakan di Amerika Serikat.

Poin penting dari pertemuan tersebut adalah penetapan target untuk menghasilkan solusi konkret bagi kawasan dalam beberapa tahun ke depan.

“Indonesia juga meminta dukungan dari Prancis agar perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat dipercepat penyelesaiannya,” ungkapnya.

Baca juga: Soal Dampak Kenaikan BBM, Airlangga: Inflasi Sedang Kita Monitor

Airlangga menyebutkan, terdapat beberapa isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam perundingan tersebut. Dia pun optimistis hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.

Kedua pihak perlu menyadari bahwa ekonomi Indonesia dan Uni Eropa bersifat komplementer, sehingga keberadaan perjanjian ekonomi komprehensif seperti IEU-CEPA dapat menguntungkan kedua pihak.

Menjawab permintaan Indonesia tersebut, pihak Perancis menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan di internal Uni Eropa sendiri.

Pada kesempatan itu, Senator Rachid Temal menegaskan, Perancis siap meningkatkan kerja sama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.

“Kunjungan kami ke Indonesia kali ini bertujuan untuk melakukan studi atau kajian terkait Strategi Prancis di Kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Baca juga: Menko Airlangga: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital Per Tahun

Dia mengungkapkan, kunjungan tersebut untuk membahas hubungan antara kedua negara, dengan harapan dapat meningkatkan kerja sama yang saat ini telah terjalin dengan baik.

Salah satunya adalah pandangan pandangan mengenai kawasan Indo-Pasifik dengan pihak Indonesia mempertimbangkan posisi sebagai Ketua ASEAN pada 2023.

Temal juga menyatakan kesiapan Perancis untuk membantu penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia berupa pesawat tempur dan kapal selam.

Pihaknya juga siap bekerja sama terkait transfer teknologi dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia berharap agar Perancis dapat memberikan fasilitas offset dalam proses pembelian alutsista tersebut.

Selain itu, Perancis diharapkan membuka kemungkinan untuk kerja sama pengadaan kapal patroli guna menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Indonesia Berkomitmen Capai Target Net Zero Emission pada 2060

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik.

Sementara itu, Senator Temal didampingi Senator Cédric Perrin, Senator Jacques Le Nay, Senator Joël Guerriau, Senator André Gattolin, Senator Hugues Saury, serta Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.